ftnews.co.id, Jakarta – Demokrasi di Indonesia perlu disandarkan pada hukum yang telah disepakati bersama. Hal ini agar tidak terjadi kekacauan yang merugikan masyarakat.
“Kita sudah memilih menjadi negara demokrasi. Dengan demikian hukum menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari politik, bagaikan kerangka dan daging,” kata Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Dulur Ganjar Pranowo (GNP) Charles Siahaan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/11/2023).
Menurut Charles, dalam berdemokrasi hukum perlu ditegakkan agar tidak terjadi kekacauan yang merugikan masyarakat. “Karena bisa dibayangkan kalau kita tidak berpatokan dengan hukum dalam berdemokrasi, itu kacau. Tujuan kita tidak akan tercapai,” tukasnya.
Charles menilai, keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi di suatu negara demokrasi. Ketika ada potensi kekacauan, semua pihak jangan lupa adigium atau asas yang berkata bahwa keselamatan rakyat itu hukum tertinggi.
Charle berharap, pemangku kebijakan termasuk presiden dapat menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi. “Politik itu seni mencapai tujuan, tapi di negara demokrasi, politik harus melekat di koridor hukum,” katanya.
