ftnews.co.id, Jakarta — Komunikolog Indonesia Dr. Emrus Sihombing menyarankan agar para partai politik koalisi pengusung Bacawapres yang menimbulkan polemik publik segera mereposisi Bacawapres tersebut.
“Perlu mengambil waktu secepatnya merenung untuk mengambil tindakan mereposisi Bacawapres yang bersangkutan dan menggantinya dari salah satu Ketum Partai pengusung, sebelum KPU menetapkan paslon Pilpres 2024,” jelas pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, di Jakarta, Minggu (29/10/2023).
Emrus juga menyinggung pengajukan permohonan dari orang tertentu, lalu MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa Capres/Cawapres tanpa mengindahkan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“MK memberi privilege kepada kepala daerah di tengah ratusan kepala daerah terlibat korupsi,” tegas Emrus.
Dia menilai keputusan MK tersebut menjadi karpet merah bagi kepala daerah terutama kepada sosok tertentu mendaftarkan diri Bacawapres di KPU.
“Fenomena komunikasi politik di atas dapat disebut sebagai dinasti politik dengan meredefinisi konsep dinasti politik sebagai tindakan politik menghalalkan semua pengaruh, kekuasaan, jaringan, hubungan personal dan kekerabatan demi untuk mengestafetkan kekuasaan dari dan ke sesama keluarga inti,” kata doktor Komunikasi Politik jebolan Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) tersebut.
Di sisi lain, pendiri lembaga Gogo Bangun Negeri itu mengatakan,
soal polemik bakal calon wakil presiden (bacawapres) dan isu dinasti politik dan jabatan presiden tiga periode mengemuka sangat kencang di ruang publik belakangan ini.
Dia menyebut hal itu berawal dari sejumlah menteri menginginkan jabatan presiden tiga periode, sebagai bentuk penghambaan politik kepada “majikannya”. Publik menolak. Keinginan para menteri ini pun layu sebelum berkembang.***
