ftnews.co.id, Jakarta — Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi menjadi bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus secara kesatria mengundurkan diri dari PDI Perjuangan.
“Seharusnya Gibran mengundurkan diri setelah resmi menjadi bakal Cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. Sebab, Gibran tidak diusung PDI Perjuangan,” jelas Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing saat dihubungi FTNews, di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Gibran, lanjut pendiri Gogo Bangun Negeri, secara moral yang nota bene menjadi kader PDI Perjuangan, kini dipinang sejumlah partai di luar PDI Perjuangan dan tidak direstui PDI Perjuangan memang wajar kalau harusnya mundur.
Menurut Emrus, sekarang ini Gibran sudah menjadi realitas politik sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung sejumlah partai lain. Karena itu, sebaiknya secara kesatria Gibran yang justru mengajukan mundur diri partai awalnya.
Dia menyebut PDI-P sangat jelas garis politiknya. Partai ini lahir sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru (Orba).
“Tidak satu partai pun di Indonesia yang setegas dan seberani PDI-P. Sebaliknya, bahkan tidak jarang beberapa partai politik menunjukkan politik pragmatisnya,’ ujar Emrus.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menjelaskan, Prabowo dengan Partai Gerindranya, pada Pilpres 2019 mengambil posisi kompetitor bagi Jokowi yang diusung PDI-P.
Pemilu 2019 PDI-P menang di Pileg dan Pilpres yang membuat Jokowi menjadi presiden dua periode.
Prabowo pun, kata Emrus, turun posisi dari kompetitor yang setara dengan Jokowi pada Pilpres 2019, rela dan serta merta menjadi pembantu Jokowi di pemerintahan.
“Justru sikap dan perilaku politik semacam ini belum mempunyai garis yang tegas secara ideologis. Sejatinya, Prabowo dan Partai Gerindra berada di luar kekuasaan sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi,” terangnya.
Sebab, tambah doktor jebolah Universitas Padjadjaran (Unpad) itu, peran oposisi sama mulianya dengan pemerintah bagi rakyat. Oposisi bisa melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Namun sayang Prabowo malah memilih “menghambakan” diri terhadap kekuasaan.
“PDI-P bukanlah partai yang berdiri di atas politik pragmatis. Lihat masa pemerintahan SBY dua periode, PDI-P mengambil garis posisi yang tegas di luar pemerintahan (opisisi),” kata Emrus.***
