Beranda Berita Terkini Kasus Video Azan Ganjar, Junimart Girsang: KPI Jangan Genit, Terkesan Ikutan Berpolitik

Kasus Video Azan Ganjar, Junimart Girsang: KPI Jangan Genit, Terkesan Ikutan Berpolitik

Junimart Girsang/foto: instagram junimart_girsang

ftnews.co.id, Jakarta— Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Ia menyebut tidak ada yang salah dalam video azan yang menampilkan bakal calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta,  Junimart juga mempertanyakan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menurutnya turut bermain politik dalam menyikapi tayangan azan tersebut.

“Tidak ada yang salah dalam tayangan itu dan tidak ada aturan juga yang dilanggar oleh Ganjar dalam hal ini, sehingga KPI jangan terlalu genit lah. Tindakan KPI sekarang justru mengesankan kalau KPI sedang ikut-ikutan berpolitik,” kata Junimart seperti dikutip dari Antaranews

Menurut Junimart, Ganjar tampil dalam tayangan azan tersebut sebagai gambaran warga negara Indonesia pemeluk agama Islam, bukan sebagai capres. Dan, Ganjar belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi apa yang salah dengan itu ? Kalau ini ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan politik, lalu KPI melakukan tindakan, artinya KPI sudah ikut-ikutan berpolitik juga, dong ?” kata dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan video itu boleh dinilai salah dan layak ditindak apabila Ganjar telah mendaftarkan diri sebagai Capres. Penindakan seharusnya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan KPI.

Junimart meminta KPI untuk fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyiaran yang mengawasi konten SARA, adu domba, hoaks, judi online, dan pornografi.

“Urusin itu masalah konten-konten yang jelas-jelas melanggar norma yang ada. Jangan karena desakan politik justru ikut-ikutan berpolitik,” ucap Junimart.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo muncul dalam video azan magrib di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Tayangan tersebut menimbulkan persepsi dan dikaitkan dengan politik identitas.

Atas kejadian itu, KPI meminta stasiun televisi yang menayangkan tayangan azan tersebut untuk memberikan klarifikasi.

“Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan,” ujar Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aliyah dikutip dari keterangan tertulis yang sama.

Aliyah menyebut KPI telah mengirimkan surat ke stasiun televisi yang bersangkutan. Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun televisi untuk klarifikasi. “Kami sudah mengirimkan surat tinggal nunggu respons kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran,” ucap Aliyah.

Itu Justru Video Bagus

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal. Ia mengatakan, tayangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam video klip adzan di salah satu stasiun televisi swasta bukan politik identitas.

“Saya melihat dalam konteks syiar, ajakan untuk sholat itu dari tokoh publik. Itu pesannya baik. Tidak ada ajakan lain.Toh juga sama saja jika video tersebut menampilkan sosok lain di luar Ganjar,” katanya.

Menurut dia, persoalan itu menjadi polemik terletak pada penafsiran orang akan politik simbol, namun itu pun subjektif. Alasannya, karena tidak ada simbol partai atau atribut politik yang dimunculkan.

Kemudian, ia menilai video klip azan itu menyampaikan pesan bahwa tokoh publik calon pemimpin negeri, untuk terus selalu mengajak dan memberi contoh pada kebaikan.

“Itu baik, karena ajakan untuk taat beribadah,” ujarnya.

Syukron mencontohkan adanya tayangan di televisi yang juga menampilkan sosok bacapres Anies Baswedan, ataupun tokoh politik lain menjelang waktu berbuka puasa beberapa waktu lalu.

“Itu sebagai sesuatu hal yang biasa, bahkan baik untuk syiar Ramadhan, bukan politisasi agama apalagi politik identitas,” katanya menegaskan.

Dia pun mendukung bakal calon presiden atau wakil presiden yang lain melakukan hal yang sama. Sehingga, dia menyarankan tokoh publik yang lain atau para calon pemimpin, untuk bisa mencontohkan hal-hal kebaikan seperti itu.

“Nanti publik akan menilai dengan sendirinya,” ujarnya.

Menurut dia, yang sebenarnya adalah politik identitas yakni menjadikan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, bahkan kampanye hitam menyerang dan menjelek-jelekan calon lain.***

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini