Habiburokhman Berharap MK Bijak Putuskan Proporsional Terbuka
ftnews.co.id, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang juga salah satu tim kuasa DPR di Mahkamah Konstitusi (MK), Habiburokhman berharap Mahkamah Konstitusi (M) putuskan proporsional terbuka.
“MK harusnya lebih bijak dengan memutuskan sistem pemilu proposional terbuka,” jelas Habiburokhman saat diskusi mingguan dengan tema Menyambut Putusan MK dan Masa Depan Demokrasi Kita yang digelar Partai Gelora, Rabu (14/6/2023).
Kalau tidak, lanjut Habiburokhman, MK ngotot dengan putusan proposional tertutup, maka DPR juga memiliki sikap tegas terhadap keputusan yang dibuat MK.
Dia menyebutkan semua elemen dari mulai masyarakat, media massa, hasil lembaga survei hingga perkembangan media sosial masih meminta Pemilu tetap digelar dengan sistem terbuka.
Jadi, lanjut politisi Gerindra ini, mayoritas proporsional terbuka. “Sehingga menurut kami alangkah bijaknya kalau MK besok tetap mempertahankan proporsional terbuka,” ujarnya.
Saat ditanya soal hal apa yang akan dilakukan DPR jika MK memutuskan sistem Pemilu secara tertutup, Habiburokhman hanya mengingatkan soal fungsi DPR RI terutam soal kewenangan.
“Ya, saya hanya mengatakan kita dalam bernegara kan tidak serta merta hanya mengedepankan kewenangan, nanti bisa disebut sewenang-wenang. Kita harus memutus semua yang jadi tanggung jawab kita secara bijaksana,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, MK jangan coba bermain-main dengan fungsi dan tugasnya untuk melangkahi kewenangan DPR sebagai pembuat UU dan mengubahnya.
Dia menyebut tugas MK itu menguji, melakukan uji material terhadap sengketa UU yang terjadi.
Dalam hal ini, katanya, ada penggugat yang mengajukan delapan pasal terkait penyelenggaraan pemilu.
“Nah ini belum cukup, karena masih ada sekitar 20-an pasal yang harusnya ikut diuji MK,” ujarya.
Jadi, lanjut Fahri, secara kasat mata saja penggugat masih lemah. Karena itu, kalau MK memutuskan dengan putusan sistem pemilu tertutup berarti ada sesuatu.
“Jika besok MK benar-benar memutuskan dengan putusan proporsional tertutup. DPR harus tegas, misalnya dengan mengevaluasi keberadaan hakim dan lembaga MK,” ujar Waketum Partai Gelora itu.***
