Connect with us
Gambar Peskinpro

Berita Terkini

Jimly Asshiddiqie: Penghapusan PT Memperkuat Demokrasi dan Inklusivitas Politik

Published

on

Prof Jimly Asshiddiqi/foto: istimewa

FTNews, Jakarta— Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyampaikan pandangannya terkait penghapusan presidential threshold. Ia menilai keputusan ini sebagai momentum penting untuk merefleksikan arah kebijakan konstitusional jangka panjang Indonesia, yang harus memperhatikan inklusivitas dan dinamika politik yang sehat.

“Putusan ini merupakan titik balik untuk menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan konstitusi sekaligus merancang kebijakan yang berdampak jangka panjang,” ujar Jimly dalam acara Ngaji Konstitusi berjudul “Masa Depan Demokrasi Indonesia: Presidential Threshold Paska Putusan MK” yang diadakan di Jakarta, Jumat (10/1/2025), dilansir InfoPublik

Jimly menegaskan, putusan MK terkait presidential threshold bukan sekadar langkah teknis, tetapi memiliki implikasi besar bagi sejarah politik Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini dapat menentukan arah perkembangan politik di masa depan, serta memperkuat demokrasi dan inklusivitas politik.

Lebih lanjut, Jimly menyatakan bahwa hakim MK seharusnya tidak hanya membaca teks konstitusi secara gramatikal, tetapi juga memahami dimensi moral, filosofis, dan historis dari setiap kebijakan. Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan rakyat dan menciptakan sistem yang lebih adil.

“Sistem ambang batas 20 persen untuk pencalonan presiden ini justru mempersempit pilihan rakyat, menghambat inklusivitas politik, dan memicu polarisasi yang berbahaya,” tegasnya, mengkritik adanya hambatan bagi partai-partai kecil dan calon yang ingin bertarung dalam pemilu.

Jimly juga menyoroti polarisasi politik yang terjadi dalam dua pemilihan presiden terakhir di Indonesia, yang menurutnya menunjukkan kelemahan dalam sistem politik nasional. Di mana budaya patronase dan faktor birokrasi serta dana besar sering kali menjadi penentu hasil pemilu, bukan kualitas calon atau ide-ide yang ditawarkan kepada rakyat.

“Inklusivitas dalam sistem pemilu sangat penting untuk mencerminkan pluralitas Indonesia. Kandidat presiden tidak selalu harus berasal dari Pulau Jawa. Kita harus membuka peluang bagi tokoh dari luar Jawa, termasuk Papua dan Aceh, untuk tampil sebagai pemimpin nasional di masa depan,” tambahnya.

Jimly mengilustrasikan pandangannya dengan membandingkan Indonesia dengan Rusia, yang memiliki banyak kandidat dalam pemilu tanpa menimbulkan kekacauan politik. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak kandidat dalam pemilu justru dapat menciptakan dinamika politik yang sehat, asalkan ada sistem yang mendukung kompetisi yang adil dan berimbang.

Sebagai bagian dari refleksi ini, Jimly menyerukan reformasi kebijakan presidential threshold agar lebih inklusif dan memberikan peluang yang adil bagi seluruh kelompok etnis dan wilayah di Indonesia. Dengan demikian, institusi politik Indonesia akan menjadi lebih kuat, dinamis, dan mampu merepresentasikan keberagaman bangsa.

Pandangan Jimly ini menjadi pengingat penting bagi para pembuat kebijakan untuk melihat sistem politik Indonesia tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan penghapusan ambang batas presiden, diharapkan sistem pemilu Indonesia dapat lebih mencerminkan keberagaman dan pluralitas bangsa, serta memberi kesempatan yang lebih besar bagi partai-partai dan calon-calon dari berbagai latar belakang untuk berkompetisi. Reformasi terhadap presidential threshold menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia agar lebih terbuka, adil, dan inklusif bagi semua pihak.***

Advertisement Gambar Peskinpro
Berita Terkini4 hari ago

Wamendagri Bima Arya Ungkap Pemilu Serentak untuk Dorong Sinkronisasi RPJMN dan RPJMD

KPU Sumut
Berita Terkini2 minggu ago

Rapat Pleno Terbuka, KPU Sumut Tetapkan Bobby-Surya Sebagai Gubsu dan Wagubsu

Berita Terkini3 minggu ago

Batal 6 Februari, Pelantikan Kepala Daerah Menunggu Putusan Dismissal Dibacakan di Mahkamah Konstitusi

Headline3 minggu ago

Pemilu 2029 akan Didominasi Kampanye Berbasis AI dan Media Digital

Berita Terkini3 minggu ago

Deddy Sitorus: Banyak PJ Kepala Daerah Lakukan Mutasi ASN Sebulan sebelum Pemilu

Berita Terkini4 minggu ago

Evaluasi Pilkada 2024, BSKDN Kemendagri Soroti Pentingnya Kepemimpinan Kuat dan Bersih

Berita Terkini4 minggu ago

Mendagri Jelaskan Pentingnya Percepatan Pelantikan Kepala Daerah

Berita Terkini4 minggu ago

Tok! Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa Dilaksanakan 6 Februari 2025

Berita Terkini1 bulan ago

Revisi UU Pemilu akan Memedomani Rekayasa Konstitusional yang Diberikan MK

Berita Terkini1 bulan ago

Bantahan Serangan Fajar dalam Pilbup Bangkalan

Berita Terkini1 bulan ago

Komisi II segera Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024

Berita Terkini1 bulan ago

Jimly Asshiddiqie: Penghapusan PT Memperkuat Demokrasi dan Inklusivitas Politik

Dok Ig @tanggraini
Berita Terkini1 bulan ago

Pakar Kepemiluan Minta Pemerintah dan DPR tak Bermanuver Perberat  Parpol non-Parlemen Ikut Pemilu

Berita Terkini1 bulan ago

Sah! Farhan dan Erwin Jadi Walkot dan Wawalkot Bandung Terpilih Periode 2025-2030

Berita Terkini1 bulan ago

Wamendagri Bima Arya: Penguatan Sistem Pemilu Penting guna Menyambut Tahun Emas 2045

Trending