ftnews.co.id, Jakarta – Pembenahan penegakan hukum antikorupsi, dan kolusi dan nepotisme (KKN) akan menjadi program periotas pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud.
Ganjar Pranowo mengaku sudah berdiskusi panjang dengan bakal Cawapres Mahfud Md mengenai hal tersebut. Terlebih, masyarakat saat ini banyak menanyakan penegakan hukum anti-KKN. Sebab itu, kata Ganjar, pemerintah harus benar-benar serius mengurus hal tersebut.
“Begitu banyak masyarakat mempertanyakan salah satu agenda Reformasi yaitu penegakan hukum yaitu anti-KKN maka pemerintah musti serius betul mengurus ini,” kata Ganjar kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Minggu (29/10).
Ganjar mengaku sudah berdiskusi panjang dengan Mahfud. Agar sistem kelembagaan yang sudah baik segera bisa dilaksanakan.
“Kami sudah diskusi panjang dengan Pak Mahfud agar secara kelembagaan sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan,”katanya.
Selama ini kata Ganjar, regulasi yang sudah mengatur dengan ketat. Kalaupun tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya, mesti ada yang di-review.
Solusinya, menurut Ganjar, pemilihan aparat penegak hukum (APH) yang teguh menjadi hal yang penting. Agar, dapat menghasilkan APH yang imparsial karena hal itu penting untuk masyarakat.
“Memilih APH yang teguh menjadi hal yang penting,” tuturnya.
Ganjar pun membahas soal kekecewaan rakyat pada tahun 1998. Menurutnya, saat itu rakyat menginginkan adanya perbaikan dalam sistem ketatanegaraan yaitu anti-KKN.
“Karena pasti rakyat akan kecewa karena dulu tahun 1998 terjadi sebuah perubahan besar. Pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,” tuturnya.*
