Pakar Unand: Penentuan Cawapres bukan Sekadar Nama

Pakar Politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Prof Asrinaldi. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

ftnews.co.id, Padang— Pakar Politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Prof Asrinaldi menjelaskan dinamika yang terjadi dalam penentuan nama-nama calon wakil presiden (Cawapres) yang akan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan sekadar persoalan menentukan nama orang, karena partai dalam satu koalisi sama-sama mempunyai hak.

“Ini bukan hanya menentukan nama tapi banyak pertimbangan dalam menentukan nama Cawapres yang akan diusung,” kata pakar politik dari Unand Prof Asrinaldi di Padang.

Ia menjelaskan terdapat beberapa faktor sebelum masing-masing koalisi partai menetapkan nama Cawapres yang akan diusung. Pertama, calon yang diusung harus mendapat dukungan penuh dari setiap partai yang tergabung dalam suatu koalisi.

PDIP agak berbeda halnya dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dihuni Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB, maupun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang berisikan NasDem, Demokrat dan PKS, karena PDI-P dinilai memiliki kekuatan politik yang berbeda dari dua koalisi lainnya.

Alasannya, ujar Asrinaldi, hanya PDIP-P partai politik yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi, sehingga penentuan nama Cawapres cukup mutlak berada di tangan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“PDI-P punya hak veto yang kuat, sedangkan bagi calon presiden dari partai lain tidak mungkin bisa menentukan sendiri, dan harus berdiskusi,” jelas dia.

Di satu sisi, setiap partai di koalisi juga tidak akan mudah menyetujui nama-nama yang diusulkan sebagai Cawapres, karena itu ia beranggapan cukup beralasan hingga saat ini belum ada satupun koalisi yang mendeklarasikan nama cawapres.

Sebagai contoh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mendesak agar Prabowo Subianto segera mendeklarasikan nama cawapres, namun dengan berbagai pertimbangan hingga kini Menteri Pertahanan RI itu belum mengumumkannya.

Senada dengan KKIR,  dinamika politik juga terjadi di KPP dimana Demokrat juga mendesak agar nama cawapres yang mendampingi Anies Baswedan segera diumumkan.

Terakhir, meskipun PDI-P sudah mengumumkan sejumlah nama-nama yang masuk dalam bursa cawapres, namun hingga kini belum ada keputusan dari partai tersebut.

“Sudah ada beberapa nama tapi kan tetap harus mendapat restu dari Megawati,” ucap dia.

Menurutnya, dari berbagai persoalan yang terjadi di masing-masing koalisi menunjukkan adanya dinamika yang berbeda dalam menentukan nama Cawapres.***

Tutup