ftnews.co.id, Jakarta—Â Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Praha menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pemilu 2024 kepada warga negara Indonesia (WNI) di Republik Ceko.
Sosialisasi dilangsungkan saat acara ramah tamah ratusan warga Indonesia usai pelaksanaan shalat Idul Adha di Wisma Duta, kata KBRI Praha melalui keterangan yang diterima pada Kamis (29/6/2023).
Dengan dibantu tim sekretariat dari KBRI, PPLN Praha yang terdiri dari tiga orang hasil seleksi dari kalangan WNI yang tinggal di Republik Ceko telah menjalankan sosialisasi sejak Februari 2023.
Mereka melakukan pendataan dan pencocokan data warga negara Indonesia yang berada di Ceko untuk kemudian menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta guna dicatat sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilu, kata KBRI Praha.
PPLN wilayah kerja Republik Ceko telah melakukan rapat pleno pada 21 Juni lalu dan menetapkan daftar 383 pemilih.
Pada kesempatan sosialisasi kali ini, PPLN Praha fokus memberikan informasi tentang jenis pemilih, kriteria pemilih dan metode pemilihan yang ditawarkan untuk memberikan suara pada pemilu 2024.
Pada kesempatan sosialisasi itu, Duta Besar RI untuk Republik Ceko Kenssy D. Ekaningsih menyampaikan bahwa jumlah pemilih di Republik Ceko meningkat hampir dua kali dari pemilu sebelumnya pada 2019.
Peningkatan itu, menurut dia, menunjukkan bahwa semakin banyak warga Indonesia yang tinggal di Republik Ceko.
“Gunakan 5 menit saudara untuk 5 tahun mendatang untuk membuat Indonesia lebih baik,” ujar Dubes Kenssy.
Warga Indonesia di Ceko yang hadir pada sosialisasi tersebut juga diminta berperan aktif untuk mengecek data diri mereka secara mandiri melalui https://cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan data mereka sudah tercatat dalam daftar.
Langkah tersebut nantinya akan mempermudah para pemilih untuk mengajukan permohonan formulir model A5 jika akan melakukan perubahan terkait domisili maupun metode pemilihan.
Pemilu RI 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari untuk para pemilih di dalam negeri.
Bagi pemilih di luar negeri, mereka akan diberikan kelonggaran waktu untuk dapat melaksanakan pemilu sebelum tanggal Pemilu di Indonesia dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.***
