ftnews.co.id, Jakarta – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengajak masyarakat turut serta membentuk pemilihan umum (Pemilu) yang jujur, adil dan damai.
Pernyataan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS tersebut diusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan menggandeng provider kartu seluler,
“Jadikan rakyat ini menjadi pahlawan Pemilu (yang) Luber, Jurdil, dan Damai. Hal bisa dilakukan dengan kebijakan Kemkominfo melalui Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan,” kata Almuzzammil Yusuf.
Apa yang diusulkan Almuzzammil ini sangat beralasan karena realitas jumlah saksi partai yang ada di TPS itu terbatas. Terlebih, yang berada di wilayah pedalaman.
Karena itu, jelasnya, kalau masyarakat ikut dilibatkan dalam pemantauan proses Pemilu secara langsung, hal tersebut dapat menekan tindak kecurangan yang terjadi.
“Saya katakan kalau saksi itu cuma saksi partai dikit, tidak ada partai yang 100 persen dari 800.000 (TPS) itu punya di pedalaman, enggak punya kita,” jelas Almuzzammil.
Pilpres tiga Capres, lanjut dia, belum tentu punya saksi semua. Petugas apa iya jujur semua?
“Tapi kalau orang foto wajah anda, lihat, Anda sudah ketakutan. Wajah kita masuk, di-upload sama semua (masyarakat),†katanya.
Almuzzammil menegaskan, Kemkominfo sebagai institusi yang berfungsi untuk mendidik masyarakat, terkait politik dinilai mampu mengajak seluruh lapisan masyarakat.
Apalagi, menurutnya, cukup praktis dan tidak sulit, yakni dapat dengan mengambil gambar ataupun merekam ketika penghitungan suara di TPS terdekat.
“Ajak anak muda ajak kampus, ajak anak SMA, ajak emak emak. Mudah loh, anda foto saja, kata ketika pengumuman di TPS, foto saja sama anda, kasih (ke kanal yang disiapkan Kemkominfo),†ungkap Politisi Fraksi PKS ini
Ketua DPP PKS Bidang Polhukam ini pun menjelaskan pengalamannya bahwa di Dapilnya ketika pemilihan DPRD, satu kursi fraksinya di daerah hilang hanya karena selisih satu suara.
Karena itu, katanya, kalau pemerintah memakai data dari masyarakat tersebut dengan lengkap, oknum yang berniat melakukan kecurangan akan sulit untuk berdusta.
“Nah ini momentum kita 2024 yang belum ada, momentum kita yang lalu belum sehebat sekarang digital kita,†tegasnya.***
