Pilkada

Pemkab Kolaka Utara Hibahkan Rp56 miliar untuk Pilkada 2024

Yogi Riswanto

07/11/2023 - 09:21

ftnews.co.id, Kendari â€“ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), siapkan anggarkan dana untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebesar RP 56 miliar. Hal ini sebagai bentuk dukungan menyukseskan Pemilu 2024.

Penyerahan dana Pilkada itu dikukuhkan dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) Pemkab Kolaka Utara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara Sukanto Toding mengatakan, penandatanganan NPHD tersebut merupakan wujud komitmen dan keseriusan Pemkab Kolaka Utara dalam melaksanakan pilkada sesuai dengan tahapan yang berlaku.

â€œBesaran dana hibah yang dianggarkan untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp56 miliar. Dana diperuntukkan kepada KPU Kolaka Utara, Bawaslu Kolaka Utara, Polres Kolaka Utara, dan Korem 143/Haluoleo,â€ ujar Sukanto seperti dikutip Antara dalam keterangan resminya, Senin (7/11/2023).

Lebih lanjut Sukanto menuturkan, dana hibah tersebut akan digunakan dan dipertanggungjawabkan secara kelembagaan oleh KPU, Bawaslu, TNI dan Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukanto menjelaskan, KPU Kabupaten Kolaka Utara menerima dana sebesar Rp34,5 miliar, yang akan dicairkan dalam dua tahap, yakni pada tahun 2023 sebesar Rp16,5 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp17,9 miliar.

Sementara untuk Bawaslu setempat sebesar Rp12,2 miliar. Pada tahap pertama sebesar Rp5,7 miliar dan tahap kedua sebesar Rp6,4 miliar. Sedangkan untuk Polres Kolaka Utara, akan menerima dana sebesar Rp7,9 miliar dan Korem 143/Halu Oleo mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1,4 miliar.

â€œDalam rangka pelaksanaan pilkada dan pemilu, langkah persiapan seperti sosialisasi pengawasan pemilu, pendidikan pemilih pemula, dan edukasi lainnya harus segera dilakukan untuk menciptakan iklim demokratis yang kondusif, melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan,â€ jelas Sukanto.