ftnews.co.id, Jakarta — Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Polda Metro Jaya melibatkan semua unsur untuk pengamanan Pemilu 2024, seperti sekuriti dan ormas.
“Polda Metro ingin masyarakat juga turut terlibat menjaga kondusivitas Pemilu. Ini menjadikan Pemilu lebih dekat dengan rakyat, karena rakyat betul-betul dilibatkan langsung dalam setiap prosesnya,†kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni seperti dikutip FTNews, di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Politisi senior Partai NasDem mengharapkan dan meminta agar standar prosedur operasional (SOP) yang dijalani harus jelas dan diterapkan secara seragam.
“Ini demi meminimalisasi potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral. Kalau dilibatkan malah jadi tak netral, harus dikenakan sanksi keras,†ujar Sahroni.
Dia mengkhawatirkan akan ada oknum yang berpotensi menyalahgunakan program itu. Jangan alih-alih menjaga Pemilu kondusif, oknum-oknum tersebut justru malah membuat situasi semakin tak terkendali.
Sahroni mengingatkan Polri jangan karena telah dilibatkan, ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Jadi, jangan sampai hilang esensi program ini.
“Karena itu, Kepolisian harus benar-benar monitor setiap komponen masyarakat yang terlibat dalam pengamanan ini, tidak boleh dilepas begitu saja,†tandasnya.
Wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu juga menanti berbagai program dan persiapan lainnya dari Polri guna memaksimalkan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Yang jelas kita patut apresiasi berbagai rencana program yang telah dilakukan Polri untuk menyambut Pemilu 2024 nanti. Jadi kita akan terus nantikan persiapan-persiapan berikutnya,†ujarnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya melibatkan masyarakat dengan membentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa) untuk ikut mengamankan Pemilu 2024. Pam Swakarsa dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban.***
