ftnews.co.id, Bandung — Kegiatan diskusi yang akan dihadiri bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Jawa Barat dibatalkan secara sepihak oleh pegawai pemerintahan.
Rencananya, diskusi bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan yang semula digelar pada Minggu (8/10/2023) di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung.
Seseorang yang mengaku sebagai pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat diduga melakukan pembatalan.
Sebelumnya kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin tertulis melalui UPTD Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat.
Namun pada Sabtu (7/10/2023), sekitar pukul 23.00 WIB, seseorang mengaku pegawai Disbudpar Jawa Barat meminta secara langsung kepada panitia untuk membatalkan kegiatan.
Panitia dalam hal ini Change Indonesia yaitu orang-orang dari komunitas aktivis pro demokrasi dan aktivis mahasiswa.
Karena masalah tersebut, Ketua BaleAmin Jabar Maman Imanulhaq menilai pembatalan itu preseden buruk bagi pemerintah. “Gedung Indonesia Menggugat, selayaknya sebagai situs bersejarah adalah ruang publik,” kata Maman mencoba menjelaskan fungsi gedung, Minggu (8/10/2023).
Dia mengatakan, pembatalan sepihak itu menyakiti orang-orang yang pro terhadap demokrasi. Menurut dia, sebagai ruang publik, GIM bisa digunakan untuk melakukan kegiatan hingga memberikan pendapat di muka umum.
“Selain itu, bisa juga untuk berkumpul hingga untuk berserikat. Sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” katanya.
Menurutnya, wajar bila ada pihak yang ingin mendengarkan bagaimana gagasan untuk bangsa. Seperti yang dilakukan panitia dengan mengundang salah satu bakal Capres.
“Sepertinya ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran sosok Capres pengusung perubahan ini,” ujar Maman.
Pria yang dikenal sebagai kyai ini juga membeberkan bagaimana GIM memiliki sejarah panjang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
Dia juga menyesalkan pembatalan tersebut disampaikan secara lisan tanpa adanya surat resmi dari dinas maupun pihak Pemprov Jabar secara langsung.
Mengingat kesalahan sang ‘oknum’ yang tidak prosedural, kegiatan dilanjut. “Dengan begitu, panitia pun tetap akan menggelar acara sesuai rencana,” ujar dia.
Maman mengingatkan, Indonesia tengah mengalami penurunan indeks demokrasi. Hal ini pun dialami oleh penyelenggara kegiatan kali ini. “Mestinya pihak Pemprov Jabar dapat bersikap adil, netral dalam situasi politik yang berkembang saat ini,” katanya.
Padahal, sarana yang dikelola Pemprov Jabar sendiri digunakan untuk kegiatan partai politik. “Gedung Youth Center Komplek Sarana Olahraga Arcamanik, salah satu partai menggelar kegiatan yang dihadiri oleh ketua umum partai politik tersebut,” ungkap Maman.
Selain itu, Gedung Merdeka juga sempat digunakan oleh salah satu partai untuk kegiatan politik dan dihadiri langsung oleh gubernur beberapa bulan sebelumnya.
Lalu Lapangan Tegalega, monumen perjuangan, dan di depan Gedung Sate kerap diisi oleh kegiatan politik.
Dia mengatakan bila Disbudpar Jabar melakukan praktik ‘pencendra’ demokrasi semacam ini, maka kelompok pro demokrasi bisa bersikap lebih keras kepada pemerintah.***
