ftnews.co.id, Jakarta – Delapan Fraksi DPR RI menegaskan kembali sikapnya untuk menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Hal ini menyusul adanya rumor Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutus sistem pemilu coblos partai.
Kedelapan Fraksi yang menegaskan sikapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023), itu masing-masing Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kita minta sistemnya tetap terbuka. Kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu (caleg) akan minta ganti rugi (ke MK),†ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir.
Menurut Kahar, setidaknya terdapat 300 ribu caleg yang sudah mendaftar ke KPU akan akan kehilangan haknya apabila proporsional tertutup digelar. “Mereka ini kehilangan hak konstituisonalnya,†katanya.
Kahar memprediksi para caleg akan mendemo MK, meski tanpa diperintahkan oleh parpol. “Jadi orang-orang itu akan protes dan kita tidak suruh, tapi karena mereka kehilangan hak konstitusionallnya untuk dipilih,†lanjutnya.
“Kami ingin kuatkan keputusan MK tahun 2008. Kedua, dalam sistem demokrasi, tuan atau raja itu adalah rakyat. Maka kami semua di sini ingin menjaga kedaulatan suara rakyat,” tambah Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang ikut hadir dalam konfrensi pers itu.
Sedangkan Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi pun sepakat pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Dia berharap MK dapat memutuskan secara objektif dan jernih dalam memutus gugatan sistem proporsional terbuka.
Hadir dalam pernyataan sikap bersama itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PPP Amir Uskara, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Ketua Fraksi Nasdem Robert Rouw.***
