Ketum PKN Anas Ingatkan Hukum tak boleh Jadi Alat Menyingkirkan Siapa pun
ftnews.co.id, Jakarta— Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyampaikan tidak ada partai politik yang menjadi musuh PKN. “Semua partai buat PKN, tidak ada yang musuh,” ujar Anas kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (15/7/2023).
Hal tersebut disampaikan Anas usai wartawan menyinggung mengenai potensi komunikasi politik antara PKN dan Partai Demokrat, mengingat Anas merupakan mantan Ketua Umum Demokrat.
Sementara dalam pidatonya, Anas mengatakan, kebencian ataupun dendam bukan merupakan karakter bangsa Indonesia. “Kebencian dan dendam itu bukan karakter kita. Kebencian dan dendam itu bukan sikap kita,” imbau Anas.
Ia mengimbau seluruh pihak yang merasa pernah melakukan kezaliman hukum atau menzalimi seseorang dengan hukum sebagai alat. Dia menilai pada dasarnya hukum di Tanah Air tidak boleh diperalat, seperti untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu dalam suatu kompetisi.
“Hukum tidak boleh diperalat, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapa pun,” kata dia.
Selanjutnya, ia menyinggung persoalan keadilan. Anas memandang keadilan merupakan mahkota hukum.
“Artinya adalah hukum yang tegak, tetapi keadilan roboh, maka sesungguhnya hukum itu roboh dengan sendirinya. Hukum yang ditegakkan tanpa mempertimbangkan asas keadilan, bahkan melecehkan asas keadilan itu adalah hukum yang secara yuridis dan sosial sesat,” jelas dia.
Dalam penyampaian pidato yang juga bertepatan dengan momen ulang tahunnya ke-54 itu, Anas lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sahabat yang ikhlas membersamai setiap langkah dia.
“Saya ingin mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada para sahabat yang selama ini senantiasa hadir, setia, dan ikhlas membersamai setiap langkah-langkah saya,” kata dia.
Ia mengatakan akan selalu berusaha melakukan hal-hal terbaik ke depannya.
Arah Koalisi
Anas menambahkan PKN saat ini belum menentukan arah koalisinya. Mereka akan membahas dan mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum menentukan hal tersebut.
Meski begitu, Anas menekankan pihaknya tentu saja akan berpihak pada pihak yang mengutamakan kebaikan atau maslahat bagi Indonesia.
“Pertimbangan yang matang adalah mana yang paling maslahat di Indonesia. Jadi kalau nanti, kami terlibat dalam urusan, misalnya urusan Pilpres 2024, pertimbangan utamanya mana yang paling maslahat bagi Indonesia di masa depan,” ujar dia.***
