ftnews.co.id, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Â melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait upaya sosialisasi pendidikan pemilihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024.
Penandatanganan MoU ini berlangsung di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat  ini bertujuan  untuk memperkuat persiapan Pemilu 2024.
“Kami secara resmi mencapai kesepakatan dengan KPU, sehingga sinergi antara upaya yang dilakukan oleh NU dengan agenda KPU dapat lebih dikuatkan,” kata Ketua PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, Â Jumat (13/10).
Gus Yahya mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU ini telah menjadi salah satu topik utama dalam komunikasi antara pengurus NU dan anggota NU dalam berbagai kesempatan. Menurutnya, kepentingan politik Indonesia adalah kunci keselamatan bangsa dan negara Indonesia.
“Jadi, semua langkah yang diambil oleh NU harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara, serta harus sesuai dengan hukum negara,” katanya.
Gus Yahya juga menyatakan bahwa memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 adalah salah satu tanggung jawab NU. Oleh karena itu, keselamatan bagi NU berarti memiliki sistem politik yang kuat, yang tidak mundur ke belakang.
“Demokrasi yang berlandaskan prinsip syariat dianggap kunci keberhasilan NKRI oleh NU, dan oleh karena itu, semua anggota NU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa NKRI memenuhi janji-janjinya kepada seluruh rakyat Indonesia,” tambah Gus Yahya.
Gus Yahya menyatakan bahwa bersama dengan para pemangku kepentingan politik, aktor politik, dan partai politik, ia yakin bahwa sistem politik dan pemilu Indonesia di masa depan akan mengarah pada kemajuan dan keberhasilan, tanpa mundur ke belakang.
“Pemilu adalah titik balik dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan sistem Pemilu, sehingga kita akan bekerja keras, baik dalam proses legislatif maupun di KPU,” katanya.
Selanjutnya, Gus Yahya menyatakan bahwa diperlukan kegiatan sosialisasi mengenai sistem politik untuk membangun pemahaman positif di kalangan masyarakat.
“Agar mereka dapat memahami sistem pemilihan dan hal-hal terkait,” katanya.
Sebagai penutup, ia berharap bahwa acara hari ini dapat menjamin kinerja yang baik dari NU, KPU, dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di masa depan.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa penandatanganan MoU hari ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan demokrasi dan Pemilu 2024 mendatang.
“NU, baik sebagai jamaah maupun jami’ah, memberikan kontribusi besar dalam penanganan demokrasi, khususnya dalam pemilu tahun 2024,” katanya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar NU dapat membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten dan kota. Terlebih lagi, NU adalah salah satu organisasi dengan basis Islam yang kuat. KPU yakin pesan dari MoU ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan akan mencapai kesuksesan dalam menjalankan Pemilu 2024.
Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman ini, hadir Ketua KPU Hasyim Asy’ari, beserta jajaran pimpinan KPU, dan perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU).*
