Beranda Berita Terkini KPU RI Resmi Ajukan Banding Atas Putusan PN Jakpus

KPU RI Resmi Ajukan Banding Atas Putusan PN Jakpus

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari. (Foto: ANTARA/Tri Meilani Ameliya).

ftnews.co.id, Jakarta- KPU RI resmi mengajukan banding hari ini, Jumat (10/3). Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa  KPU RI Andi Krisna di PN Jakpus.

“Hari ini, KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen. Sudah juga kami terima akta permohonan banding sehingga. Dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut,” ujar Andi.

Pengajuan banding itu kata Andi, merupakan bukti  bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap akan  berjalan.

“Pemilu tetap berjalan, sebagaimana disampaikan pimpinan KPU, pasti rekan-rekan sudah mengetahuinya. Jadi, proses dan tahapan berjalan sebagaimana PKPU Nomor 3 tahun 2022 (tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024) yang sudah ditetapkan KPU,” imbuhnya.

Diketahui, polemik penundaan pemilu ini berawal saat persidangan di PN Jakarta Pusat, Kamis (2/3) lalu. Dimana majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” ucap majelis hakim yang diketuai oleh Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil.

Serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain. Akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan KPU sebagai pihak tergugat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini