FTNews, Jakarta— Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof Yusril Ihza Mahendra meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bijak dalam menetapkan jumlah Menteri dalam kabinetnya. Tidak mungkin akan membentuk Kabinet 100 Menteri.
Hal itu disampaikan Yusril menjawab wartawan usai membuka Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang, di Jakarta, Sabtu (18/5/2024).
“Presiden tentu akan dengan bijak, tidak mungkin akan membentuk Kabinet 100 Menteri, misalnya, tetapi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemudian juga jangan terlalu banyak berubah juga,” ujarnya.
Yusril sendiri mengaku mendukung langkah revisi UU Kementerian Negara. Karena UU Kementerian yang ada yang memberi Batasan 34 kementerian menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan.
“RUU Kementerian negara sekarang sedang dibahas dan sudah disetujui dan disepakai akan dibahas sebagai RUU usulan inisiatif DPR yang nantinya akan diputus dalam Rapat Paripurna DPR.”
“Kemudian draft perubahannya itu akan disampaikan kepada Presiden. Dan Presiden akan menunjuk counterpart dari pemerintah yang akan membahas RUU itu bersama Baleg DPR. Fokus perhatiannya adalah pasal yang mengatur tentang jumlah Kementerian Negara,” papar Menteri Hukum dan HAM 2001-2004, ini.
“Di satu pihak kita selalu mengatakan hak mengangkat dan memberhentikan Menteri adalah kewenangan presiden, hak prerogative Presiden. Tapi bagaimana Presiden mau mengangkat Menteri kalau Kementeriannya tidak ada hehhe. Ada jabatan, ada penjabatnya,” tambahnya.
Jika Presiden memerlukan untuk menangani bidang-bidang tertentu yang selama ini tidak ada (dalam kabinet Presiden sebelumnya-red), apa yang harus dilakukan. Karenanya, sudah seharusnya memberi kebebasan kepada Presiden untuk menentukan berapa jumlah Kementerian yang diperlukan.
“Apakah membubarkan Kementerian yang ada, atau memperluas kemenangannya atau menggabungkan Kementerian yang ada dan lain-lain , itu sepenuhnya kita serahkan kepada Presiden,” ucapnya.
Yusril pun menekankan bahwa Probowo adalah sosok yang bijak. Ia juga meyakini kabinet yang akan dibentuk nantinya adalah efektif dan efisien dan sesuai kebutuhan.
Hanya saja, pesan Yusril, jangan terlalu banyak berubah. Lalu ia pun menceritakan memiliki pengalaman terkait penggabungan dua Kementerian, dan memisahkan satu Kementerian menjadi dua. “Itu bukan hal yang sederhana,” ucapnya.
“Saya punya pengalaman menjadi Menteri Hukum, Menteri Kehakiman, harus menerima Kementerian urusan HAM, maka jadilah Departemen Hukum dan HAM pada waktu itu. Perlu proses untuk menyelesaikan itu,” ujarnya.
“Nama Kementerian berubah, mulai dari papan nama, stempel, kop surat, baju, itu semua berganti, dari pusat sampai daerah. Dan saya harus mengganti baju (seragam) pegawai penjara, pegawai Imigrasi, badge-nya, ganti semua. Begitu juga capnya, harus ganti semua. Ngurusin itu saja 6 bulan baru selesai. Jadi kapan mau bekerja?” Paparnya sambil tersenyum.
Artinya penambahan Menteri dibutuhkan? Tanya wartawan lagi.
“Ya. Sesuai kebutuhan,” jawab Yusril.***
