FTNews, Bogor — Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta agar Komisi Pemilihan Umum untuk membenahi diri dengan memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki agar penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan dengan baik.
Hal ini merespon anggapan bahwa lembaga ini (KPU) tidak layak menyelenggarakan Pilkada lantaran Ketuanya baru-baru ini diberhentikan DKPP karena melakukan pelanggaran etik berat.
“Pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan,” tegas Wapres dalam keterangan persnya usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (09/07/2024).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kinerja KPU merupakan kerja sebuah tim, bukan perorangan. Sehingga, apabila ada oknum yang melakukan tindakan melenceng, hal tersebut tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi.
“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja,” imbuh Wapres.
Dengan demikian, sekali lagi Wapres mengimbau agar jajaran personel KPU memberikan komitmen terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang agar proses berjalan lancar dan tidak ada kecurangan, serta kasus hukum yang melibatkan oknum di dalamnya tidak menjadi penghalang maupun cerminan kinerja dari lembaga penyelenggara Pemilu.
“Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan,” tutur Wapres.
“Kalau perlu ditambah, misalnya penyelenggaraan Pilkadanya, lebih penting saya kira itu,” pungkasnya.***
