FTNews, Jakarta— Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid berharap para Calon Presiden—Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo— benar-benar memenuhi janjinya menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) jika kelak terpilih sebagai Presiden.
Ia berharap akan ada kebijakan yang nyata tentang hal tersebut.
“Kita lihat semua kandidat Capres berjanji menegakkan Hak Asasi Manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” tegas Usman Hamid melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/12/2023), mengomentari Debat Capres yang digelar KPU, Selasa kemarin.
“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak,” lanjutnya.
Usman Hamid juga menyinggung masih adanya pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini, tegasnya, membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti.
“Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” tambahnya.
“Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput,” katanya.
Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR. Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil.
“Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM 50 hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara,” kata Usman Hamid lagi.
Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores, paparnya, juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.
Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan.
“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?”
Kandidat, tegasnya lagi, harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia.***
