FTNews, Malang— Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Bawaslu tidak punya kewenangan intervensi terhadap putusan penyelesaian sengketa Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu di bawahnya.
Contoh, kata Totok, Bawaslu Provinsi tidak boleh mengintervensi putusan penyelesaian sengketa Pemilu yang berbeda dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Begitu pun dengan Bawaslu RI.
Hal tersebut disampaikan Totok saat menjadi narasumber dalam Workshop Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024 yang diadakan DPC Peradi Malang Raya bekerjasama dengan BEM FH UMM, dilansir laman Bawaslu.
Akan tetapi, ungkap Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu tersebut, bilamana substansi putusan penyelesaian sengketa yang diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.
“Bawaslu bisa melakukan koreksi putusan sengketa Bawaslu di bawahnya apabila putusan tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada,” tegasnya.
Terhadap hasil koreksi itu dia menambahkan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti hasil koreksi putusan, dengan menerbitkan putusan baru paling lama satu hari, terhitung sejak tanggal hasil koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pria asal Malang itupun memberikan penjelasan kepada audiens perihal kedudukan hukum Bawaslu dalam sidang Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, hanya sebagai pemberi keterangan. Yang berarti, posisi Bawaslu hanya memberi keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu selama tahapan Pemilu.
Sebelumnya saat membuka acara, Ketua DPC Peradi Malang Raya Iwan Kuswardi menyampaikan pentingnya pendidikan bagi advokat, agar lebih memahami hukum acara dalam ekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK.
“Hadirnya Bawaslu di sini, membantu mencerahkan pengetahuan tentang proses sengketa Kepemiluan, mulai dari Bawaslu hingga ke MK,” pungkasnya.***
