FTNews, Jakarta— Dalam debat Capres 12 Desember lalu, salah satu materi debat adalah terkait penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia. Tiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, berbicara tentang HAM. Bahkan Ganjar secara spesifik bertanya pada Prabowo terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Nah dalam ‘Bedah Politik’ yang digelar Prof Saiful Mujani dan Saidiman Ahmad yang disiarkan kanal YouTube SMRC TV, Kamis (14/12/2023), hal tersebut dibahas dengan tema Isu HAM dalam Debat Capres 1. Menjadi lebih lengkap karena juga menyertakan hasil studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Berikut paparan Prof Saiful Mujani.
Apakah publik tahu bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas tentara karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yakni penculikan aktivis demokrasi 1998? Hanya 42 persen yang menjawab tahu pada 2014, dan hanya 38 persen pada 2023.
Yang yakin atas keterlibatan Prabowo tersebut pada 2014 sebanya 52 persen, lalu menurun menjadi 44 persen pada 2023.
Penurunan tingkat pengetahuan dan keyakinan publik atas kasus pelanggaran HAM ini yang membuat efeknya sedikit melemah.
“Kalau sekarang efek kasus penculikan aktivis itu melemah karena pengetahuan masyarakat mengenai kasus tersebut melemah. Kemudian tingkat keyakinan publik pada kasus itu juga mengalami pelemahan.”
“Bahkan beberapa jenderal yang sangat menentukan dalam pemberhentian Prabowo tersebut, seperti Wiranto, sekarang mendukung Prabowo. Demikian pula yang terjadi pada sejumlah aktivis. Di tingkat elit pun melemah komitmen terhadap masalah HAM ini,” ujar Saiful Mujani yang juga pendiri SMRC.
Gerus Elektoral Prabowo Signifikan
Lebih lanjut Saiful mengatakan, isu HAM Prabowo ini penting secara elektoral. Itu menggerus elektabilitas Prabowo sebanyak 10 persen.
Dalam studi eksperimental menjelang Pilpres 2019, dan dalam studi terakhir November 2023, elektabilitas Prabowo melemah secara signifikan bila jumlah pemilih yang tahu dan yakin dengan pemberhentiannya dari dinas tentara tersebut karena pelanggaran HAM berat tersebut.
Dalam variabel kontrol, ditanya apakah jika pemilihan diadakan sekarang, ibu atau bapak akan memilih Prabowo? Hasilnya ada 33,7 persen menjawab ya; 44,4 persen menjawab tidak; dan 21,9 persen menjawab tidak tahu.
Sementara dalam treatment, ditanya apakah ibu atau bapak akan memilih Prabowo sebagai presiden bila mendengar bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis demokrasi 1998? Ada 23,3 persen menjawa ya; 52,6 persen menjawab tidak; dan 24,2 persen tidak menjawab.
Data ini menunjukkan ada efek signifikan penurunan suara pada Prabowo jika publik mengetahui kasus penculikan aktivis demokrasi 1998.
“Artinya kalau dikampanyekan bahwa Prabowo ini penculik, itu bisa menggerus (suara Prabowo). Karena itu, bagi orang yang mau menghambat agar Prabowo tidak jadi presiden, adalah dengan meningkatkan jumlah pemilih yang tahu bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan tersebut dan meyakinkan mereka bahwa memang Prabowo bertanggungjawab terhadap penculikan itu. Dan faktanya memang dia diberhentikan (karena kasus itu) dan Prabowo pun tidak melawan (membantah),” ujar Saiful.***
