FTNews, Jakarta— Persoalan Debat Capres Cawapres ternyata belum selesai. Terkuak persoalan baru, yakni adanya usulan sanggahan dikurangi atau ditiadakan saling sanggah saat Debat Capres Cawapres. Usulan yang dilontarkan Timses Prabowo Gibran ini sontak memicu penolakan Timses Paslon lainnya.
Bergulirnya isu panas ini memicu berbagai komentar. “Namanya debat, kok tidak boleh ada sanggahan? Berarti itu khotbah dong? Ada juga yang menyebut, debat tanpa sanggahan namanya bukan debat tapi “Curhat”.
Merespon hal ini, sebagaimana dilansir Gesuri, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Iwan Setiawan menyebut, debat merupakan ajang bagi para Capres-Cawapres untuk menyampaikan gagasan serta visi-misinya. Dalam penyampaian Visi Misi dalam debat tersebut tentu harus dibarengi dengan dialog dan tanya jawab agar bisa dipahami apa yang disampaikan.
“Debat bukan lah ajang untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan ingin melihat bagaimana Capres-Cawapres itu mampu mendialogkan Visi-Misi dan programnya. Sampai dimana dia mampu menginternalisasi Visi-Misi dan programnya tersebut. Sehingga nanti akan terbentuk komitmen untuk menjalankannya setelah terpilih,” kata Iwan, Kamis (7/12)/2023.
Selan itu, Iwan menjelaskan debat juga merupakan sarana Capres-Cawapres untuk mempertahankan Visi-Misi dan program dengan penjelasan yang mendalam juga rasional dari pertanyaan dan kritik yang muncul dari lawan debat.
“Sehingga masyarakat juga punya kekayaan wawasan terhadap Visi-Misi yang ditawarkan Capres-Cawapres tersebut. Jadi kalau tidak ada proses sanggah menyanggahnya bukan debat namanya itu, tapi ‘Curhat’,” ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Timses Prabowo-Gibran mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar saling sanggah dalam Debat Capres Cawapres dikurangi atau dihilangkan. Hal itu disampaian oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo.
Menurutnya, sebagai gantinya, Paslon diberu waktu lebih panjang untuk pendalaman kebijakan. Paslon juga dapat menggali gagasan antarkandidat. Namun TKN mengusulkan agar masing-masing kandidat lebih banyak memaparkan program dibanding sanggahan.
Dikabarkan, Timnas AMIN saat rapat koordinasi dengan KPU juga menolak usulan tersebut, karena dianggap membatasi pengenalan pemilih terhadap kualitas Paslon. Demikian halnya Timses Paslon nomor urut 3 yang juga menolak.***
