FTNews, Jakarta— Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo bersama lembaga terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat bahkan melakukan tindakan pemblokiran terhadap laman yang menyampaikan berita hoaks baik di media digital ataupun media sosial.
“Ruang digital/media sosial merupakan media yang paling sering digunakan untuk membuat polarisasi masyarakat melalui informasi hoaks,” tegas Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, Kamis (28/12/2023).
Penegasan tersebut disampaikannya terkait temuan Masyarakat Antifitnah Indonesia bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bahwa sepanjang 2023 ada 1.100 lebih informasi hoaks terkait Pemilu.
Bamsoet juga meminta Kominfo bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu melalui suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik melalui edukasi baik secara digital maupun media sosial, dengan harapan agar mampu membangun pribadi pemilih yang melek politik, cerdas, bijak serta kritis. Mengingat, penguatan literasi politik sangat krusial khususnya di masa kampanye ini karena maraknya sebaran berita hoaks dan disinformasi.
Bawaslu dan Kominfo, ujarnya, agar berdialog dengan pimpinan redaksi media dan juga pers guna membahas konten dan edukasi yang baik terkait Pemilu, sekaligus meminta media agar menyajikan konten-konten yang informatif sesuai dan berdasar fakta.
“Masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media digital dan media sosial dengan memilah terhadap berita yang berdasarkan fakta dan mana berita hoaks,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu,
Bamsoet juga mengimbau masyarakat agar melaporkan apabila mengetahui atau menemukan informasi hoaks terkait Pemilu melalui kanal pengaduan hoaks dan pelanggaran Pemilu.
“Informasi hoaks dapat memengaruhi pemilih menjadi keliru dalam menentukan pilihan dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi,” ucapnya.***
