FTNews, Jakarta— Presiden Jokowi menjadikan anaknya menjadi Calon Wakil Presiden di Pemilu Presiden 2024 karena ada ketakutan atau ambisi?
Demikian pertanyaan yang muncul dalam diskusi akhir pekan Rumah Kebudayaan Nusantara dengan topik ” Gerakan Masyarakat Sipil Saat Ini” yang menghadirkan Inisiator Maklumat Juanda, Alif Iman Nurlambang dan Pengamat Politik, Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (2/12).
Sebagai aktivis gerakan era Orde Baru, Alif Iman Nurlambang menenggarai, upaya memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden, sejatinya, sudah dilakukan Presiden Jokowi jauh hari.
Gagasan tersebut tidak muncul tiba tiba pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Karena, jelasnya, sejak November 2021, Jokowi menugaskan Andi Wijoyanto untuk membantu Ganjar. Tapi disaat bersamaan diduga ia juga menugaskan Mensesneg membantu Prabowo.
Alif juga melihat, pertemuan Presiden Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Februari 2023 di Istana Bogor, juga merupakan bagian dari rancangan itu. Itu sebab pada Maret 2023, PSI memasang banyak Baliho tentang Tegak Lurus dengan Jokowi dan Kaesang Depok Satu. Pada bulan Maret itu pula PSI mengajukan gugatan soal batas umur ke MK. “Jadi, apa yang ditakutkan Jokowi, sampai harus curang dalam Pemilu?” ujar Alif.
Sementara pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, tidak ada yang perlu ditakutkan Jokowi. Kalau soal Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikhawatirkan tak akan berlanjut pasca pemerintahnya, seharusnya tidak demikian.
“IKN bukan rancangan Jokowi sendiri. IKN hasil rancangan Jokowi dan PDI Perjuangan. Apalagi IKN sudah ada Undang Undangnya” tegas Ray.
Jadi, menurut Ray, kalau soal IKN, pasti akan dilanjut karena ada Undang Undang-nya. Jika Jokowi masih bergandengan tangan dengan PDI Perjuangan, pasti dilanjut. Ambisi kekuasaan yang membuat Jokowi mengambil langkah seperti sekarang ini, merusak tatanan demokrasi.
“Ambisi berkuasa itu ingin terus menerus. Kekuasan itu seperti candu,” ucap Ray.
Ray juga mengingatkan, bahwa apa yang dilakukan Jokowi adalah Dinasti Politik. Berdasarkan catatannya, sebanyak 117 daerah di Indonesia dikuasai Dinasti Politik. Akibatnya, kata Ray, terjadi perlambatan kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekuasaan tertahan, dan perekonomian hanya berputar di lingkaran ayah, anak, paman, ibu dan sekitarnya saja.
Untuk generasi muda, kata Ray berpesan, kalau sekarang Dinasti Politik yang dibangun Jokowi dibiarkan, generasi muda yang kini disebut Gen Z lah yang dirugikan.
“Jangan berharap kalian bisa menjadi elit politik atau meraih kekuasaan, karena ada Dinasti Politik yang berkusa,” tegasnya.
Lebih lanjut Ray menambahkan, dengan Dinasti Politik, kekuasaan hanya berputar pada mereka yang punya gantungan politik atau keturunan elit politik dan mereka yang punya modal. “Jangan bermimpi kalau tidak punya dua hal itu” kata Ray.***
