FTNews, Palembang — Ide pemisahan kekuasaan dalam demokrasi, bertujuan untuk menjaga ritme demokrasi. Tapi yang kini terjadi malah ketiga kekuatan itu berkompromi sehingga memunculkan kamuflase demokrasi. Bahkan esensi Pemilu pun tak terjadi.
Demikian pernyataan Prof Alfitri, Dekan Fisip Universitas Sriwijaya Palembang, pada diskusi akhir pekan Titik Temu Rumah Kebudayaan Nusantata (RKN) dengan tema “Politik Panas di Musim Hujan”. Dalam diskusi ini juga menghadirkan Rektor Universitas IBA Palembang, DR Tarech Rasyid dan Pengamat Politik Ray Rangkuti.
Menurut Ray, tentang situasi yang sering disebut mirip dengan Orde Baru, ada lima ciri. Yaitu, pertama, aturan diubah untuk tujuan penguasa. Kedua, pembangunan fisik lebih diutamakan dari pada pembangunan rohani. Ketiga, kritik dibungkam dengan alasan penghinaan, pencemaran, dan kegaduhan. Keempat, gunakan birokrasi untuk kepentingan politik. Kelima, menyuburkan nepotisme.
“Satu satunya yang naik kelas dalam Pemilu 2024 adalah nepotisme. Dulu, hanya di daerah, sekarang jadi Cawapres,” ujar Ray.
Tarech pun sepakat dengan Ray Rangkuti bahwa situasi saat ini sebagai Neo Orde Baru. Karena penguasa menunggangi sistem demokrasi, melakukan proses yang jelas jelas merusak Mahkamah Konstitusi (MK), KPK dimandulkan, serta banyak lagi.
Karena itu Tarech menyatakan, mesti dilakukan upaya penyelamatan demokrasi. Untuk itu, Tarech menyarankan agar, anak muda dan perempuan, sebagai pemilih terbanyak, harus bersatu untuk menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. “Presiden Jokowi jangan cawe cawe. Harus netral,” tegas Tarech.***
