FTNews — Bawaslu memiliki posisi yang strategis dalam menegakkan keadilan Pemilu agar tetap terjaga. Apalagi, kerja-kerja Bawaslu sesuai mengacu pada Undang-undang.
Menurutnya, dengan penyelenggaraan Pada Pemilu 2019 dan 2024 yang menggunakan Undang-Undang yang sama, maka dugaan pelanggarannya tidak berbeda jauh.
“Dalam proses pengawasan, Bawaslu tetap fokus pada aspek pencegahan. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu tetap fokus pada hal yang apa disebut dengan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu),” ujar Puadi dalam keterangan dikutip, di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Dia menyebutkan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu tersebut dilakukan agar meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
“Kita buat IKP dalam konteks pencegahan. Jadi sebetulnya, setiap kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali, kalau tidak ada pelangagran tidak mungkin, pasti ada,” ujarnya.
Puadi menegaskan, keadilan pemilu harus tetap terakomodir bagi seluruh aspek yang dirugikan. Karena itu, Bawaslu tetap melalui tugas kewenangannya dituntut untuk melakukan pencegahan berbagai ketidakberesan dalam proses pemilu.
Tidak hanya itu dia juga menambahkan Bawaslu akan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan serta memberikan hukuman yang setimpal bagi pelanggar.
“Ketika dalam proses pengawasan diduga ada dugaan pelanggaran, maka Bawaslu bertindak. Upaya penindakan itu lah yang kemudian menjadi suatu langkah teradil ketika sudah melakukan proses pengawasan dan pencegahan,” jelasnya.***
