FTNews, Jakarta— Sinyal kuat dari kubu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, dua Ketua Umum itu akan segera bertemu. Apakah ini pertanda PDI Perjuangan bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kelak?
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang ditanya wartawan masalah ini, tidak bisa menjawab secara jelas.
“Hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis sepenuhnya menjadi hak prerogative Ketua Umum PDIP. Kami kader-kader PDIP terutama di DPP, akan menunggu bagaimana sikap politik terakhir yang akan Ibu Mega putuskan, apakah berada di dalam atau di diluar pemerintahan Prabowo Subianto.”
“Itu sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki Ibu Megawati Soekarnoputri yang diberikan oleh Kongres PDIP yang kita sebut hak prerogative,” papar Ahmad Basarah pada wartawan, Rabu (10/4/2024).
Jika nantinya diputuskan PDIP di luar pemerintahan, lanjut Basarah, maka akan bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo, jika dia dilantik jadi Presiden. Tugasnya adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Prabowo, dan itu dijamin oleh Konstitusi dan UU MD3.
“Salah satu fungsi dan wewenang DPR adalah mengawasi jalannya pemerintahan negara,” jelasnya. “Tapi sekali lagi, dalam doktrin PDIP hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis sepenuhnya menjadi hak prerogative Ketum,” tambahnya.
Terkait pertemuan dua tokoh tersebut, Basarah menyampaikan, agar hal itu jangan melulu diinterpretasikan bahwa nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama.
Di sisi lain kita tidak mengenal oposisi politik dalam system pemerintahan presidensial. Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara, esensinya adalah mengajarkan demokrasi gotong royong.
“Demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong-royong semua di dalam pemerintahan. Bisa saja kita sama bergotong-royong membangun negara Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Intinya, kita bekerja sama,” jelasnya panjang-lebar. ***
