ftnews.co.id, Jakarta- PPP meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untu fokus pada pengawasan penyelengaraan Pemilu ketimbang membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024.
“Sebaiknya Bawaslu fokus saja pada pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang,†ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, baru-baru ini.
Usulan terkait penyelenggaraan Pilkada kata Awiek, merupakan urusan pembentuk undang-undang (UU). Lantaran terselenggaranya Pilkada serentak diperintahkan oleh UU.
“Nah untuk usulan itu biarlah menjadi ranah pembentuk Undang-undang yakni pemerintah dan DPR untuk melakukan pengkajian terhadap UU, karena Pilkada serentak 2024 itu perintah undang-undang,â€jelasnya.
Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7). Bagja mengungkap sejumlah kekhawatirannya jika Pilkada digelar November 2024.
“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,†kata Bagja keterangannya, Kamis (13/7).
“Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,†sambungnya.
