FTNews, Jakarta— Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong mengatakan, 56,45 persen atau 115,4 juta pemilih Pemilu 2024 adalah anak muda.
“Jadi jumlahnya ada 115,4 juta generasi milenial dan generasi Z. Target partisipasi yang ditetapkan pemerintah Pemilu kita pada saat ini adalah 79,5 persen. Mudah-mudahan bisa melebihi target, melebihi target yang dicapai pada tahun 2019. Jadi semakin tinggi partisipasi semakin legitimate pemimpin kita yang terpilih nanti dan wakil rakyat yang terpilih,” ujar Togap saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Diskusi Panel bertajuk “Konsolidasi KPU untuk Kesiapan Pemilu 2024″ di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Menurutnya, keterlibatan generasi muda merupakan langkah awal untuk mewujudkan generasi yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, generasi muda akan mampu menjadi pemantau jalannya Pemilu yang jujur dan adil.
Karenanya, ia mendorong semua pihak khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota agar memberikan dukungan secara penuh, supaya generasi muda mau datang ke TPS dan menyalurkan hak politiknya.
“Kami berharap KPU provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh kita yang ada di sini mengajak para pemilih yang mempunyai hak pilih untuk ikut berbondong-bondong ke TPS untuk menyampaikan suaranya, khususnya generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya.
Togap menambahkan, sebagai kelompok yang mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024, generasi muda juga berperan penting dalam menentukan arah bangsa Indonesia ke depan dengan segala persoalannya. Karena itu, semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam Pemilu, maka akan memberikan dampak positif dalam mencari sosok pemimpin terbaik.
Dalam kesempatan itu, Togap juga mengungkapkan beberapa indikator keberhasilan dalam Pemilu. Pertama, proses Pemilu berlangsung aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, jumlah partisipasi yang tinggi. Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan terutama yang berujung pada konflik kekerasan. Keempat, roda pemerintahan tetap dapat berjalan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Tadi Bapak Presiden Joko Widodo sudah menyampaikannya menekankannya berkali-kali, tentu di sini kami sudah menyiapkan beberapa instrumen yang telah kita gerakkan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di daerah dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kita baik di provinsi kabupaten/kota dan Satpol PP,” pungkasnya.***
