PKS Dorong KPU Fasilitasi Debat Capres Soal Pengelolaan Tambang Nasional

FTNews, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan tema pengelolaan tambang nasional dalam acara debat capres dan cawapres mendatang.

“Masalah ini perlu diungkap agar masyarakat tahu visi-misi para capres-cawapres dalam pengelolaan tambang nasional,” jelas anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Menurut dia, jangan seperti sekarang di mana aturan tentang pengelolaan tambang begitu semrawut sehingga pendapatan negara tidak optimal, sementara masyarakat hanya menanggung kerugian dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

“Para capres dan cawapres harus memperbaiki secara serius pengelolaan tambang nasional kita ke depan, agar benar-benar terwujud bahwa sumber daya kekayaan alam kita membawa berkah, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan malah menjadi musibah karena membawa kutukan sumber daya alam,” tegas Mulyono.

Dia menyebut selama ini Pemerintah hanya berani menertibkan tambang ilegal yang kecil-kecil milik rakyat. Sementara tambang ilegal besar dengan segala modusnya nyaris tidak ditindak.

“Padahal yang namanya penambangan ilegal, baik yang kecil maupun yang besar sama-sama merusak lingkungan,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menyesalkan sampai hari ini Pemerintah belum membentuk satgas penegakan hukum pelanggaran tambang Ilegal. Proses pembentukannya mandek di meja Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah tidak serius memberantas penambangan ilegal. Terkesan takut dengan para pembeking tambang, apalagi ditahun politik seperti sekarang ini, di mana dikabarkan kebutuhan dana politik memacu pertambangan ilegal,” ungkap Mulyanto.

Di sisi lain, lanjut Mulyanto, penambang yang nunggak bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat. Ini menjadi potensi bagi kehilangan penerimaan negara yang tidak sedikit.

Mulyanto minta sekarang saatnya capres dan cawapres, yang kelak menjadi Presiden ke depan memikirkan untuk penataan besaran royalti tambang yang lebih adil bagi masyarakat dengan tidak memanjakan raksasa tambang terus menumpuk kekayaan menjadi miliarder.***