ftnews.co.id, Jakarta- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu daerah mempersiapkan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif menyusul rencana pemerintah yang bakal mercepat Pilkada 2024.
“Sampai semalam itu masih rapat pembahasan Perppu percepatan pilkada yang kemungkinan dipercepat dari November menjadi September (tahun 2024),” katanya dalam acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Aceh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (25/9) malam.
Dia pun meminta jajaran Bawaslu provinsi mempersiapkan jajaran pengawas pemilu hingga tingkat ‘ad hoc’ (sementara).
“Yang perlu dipastikan adalah kesiapan penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu mulai dari pusat hingga tingkat ‘ad hoc’. Ini karena akan ada ada irisan tahapan pemilu dan tahapan pemilihan yang membuat beban kerja bertambah,” ungkapnya
Bagja menyatakan, perlu strategi menghadapi pengawasan pemilu yang berbarengan dengan pengawasan pilkada.
“Misalnya kalau terjadi pilpres putaran kedua itu sekitar akhir Juni yang juga merupakan tahapan kampanye pilkada. Kalau seperti itu, hati-hati. Karena selain sengketa hasil di MK juga ada sengketa proses pilkada,”tandasnya.
