FTNews, Badung — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut petahana termasuk penjabat (Pj) kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan Pemilihan 2024.
Untuk itu Ketua Bawaslu mengingatkan, bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun kepolisian yang hendak mencalonkan diri sebagai peserta pada Pilkada 2024 segera mengundurkan diri sebelum penetapan pasangan calon.
Berdasarkan Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024, tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) akan dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Sedangkan penetapan paslon kepala daerah akan dilaksanakan pada 22 September 2024.
“Ini kami ingatkan agar tidak terjadi permasahalan pada saat pencalonan,” ucap Bagja dalam Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan 2024 Wilayah Bali, NTB, dan NTT yang digelar Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Badung, Bali, dilansir Bawaslu RI.
Dia memandang majunya elit birokrasi daerah yang memiliki jabatan strategis bisa, memicu terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Bagja memberi contoh mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara.
Selain itu, menurut dia, politisasi program kerja juga berpotensi bisa dilakukan oleh petahana maupun elit birokrat daerah. “Masih ditemukan potensi politisasi program kerja termasuk di dalamnya politisasi bantuan sosial atau bansos,” ucap lulusan hukum Universitas Indonesia itu.
Sementara di tempat sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Kemedagri telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 Pj kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada Pemilihan 2024.
“Kami sudah menerima lebih kurang sekitar hampir 40 pernyataan permohonan pengunduran diri oleh para Pj karena mereka ikut (mencalonkan diri dalam) Pilkada,” kata Tito.***
