ftnews.co.id, Jakarta- Aparat keamanan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024.  Salah satunya dalam  dalam menjaga situasi agar  Pemilu berjalan  aman dan stabil.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan Polri untuk aktif mengidentifikasi potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Saya berharap dari Polri agar tidak hanya bertindak responsif, tetapi juga proaktif dalam meredakan ketegangan dan mengidentifikasi potensi konflik dengan tepat dan akurat,”kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa dari pengamatannya, beberapa konflik tidak terjadi begitu saja, melainkan melibatkan proses yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan prediksi yang lebih baik melalui identifikasi potensi konflik agar konflik tersebut dapat dicegah sebelum memuncak.
Tito juga mengharapkan agar intelijen di tingkat daerah dan pusat diperkuat saat Pemilu, terutama Pilkada yang akan diadakan di seluruh daerah dan memerlukan pengamanan. Hal ini membuat sistem pengamanan antarwilayah tidak sama seperti saat Pilkada berlangsung di beberapa daerah.
Tito  menyatakan, Polri perlu dengan cermat memetakan daerah yang aman, yang rawan, dan yang sangat rawan, sehingga kita dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat pada daerah yang memerlukan perhatian lebih intensif.
Tito menekankan pentingnya akurasi dalam identifikasi kerawanan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada.
Ia tidak ingin Polri hanya bergerak setelah konflik terjadi. Selain itu, perlu dilakukan penempatan pasukan di daerah tertentu berdasarkan tingkat kerawanan, sehingga Polri dapat bertindak cepat tanpa harus menunggu bantuan dari pusat. Tito menyimpulkan,
“Kuncinya adalah akurasi, dan saya mengharapkan simulasi-simulasi dilakukan untuk memperkuat kerja sama antara TNI/Polri, Satpol PP, dan Satlinmas,”ujar Tito.
Tito meyakini bahwa Polri mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024, terutama mengingat tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini. Hal ini dianggap sebagai modal penting dalam menjaga kelancaran agenda besar yang akan dilaksanakan.*
