Beranda Berita Terkini Penerapan Program Makan Siang dan Susu Gratis harus Dipertimbangkan Secara Matang

Penerapan Program Makan Siang dan Susu Gratis harus Dipertimbangkan Secara Matang

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri undangan PemkabTangerang yang mengadakan simulasi program makan siang bernama Anak Sehat dan Sejahtera (Aksara) di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis (29/02/2024)/foto: instagram airlanggahartarto official

FTNews, Jakarta— Founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyatakan, program makan siang gratis yang diusung Paslon nomor urut 2, harus jelas tujuan peruntukkannya. Apakah untuk anak-anak sekolah atau kah untuk stunting.

Jika untuk stunting, ucapnya, hal tersebut tidak tepat karena stunting untuk anak di bawah 2 tahun sehingga yang harus diintervensi adalah dewasa muda yang sudah siap berkeluarga dan dipastikan gizinya cukup sehingga anak yang terlahir sehat.

“Tujuan makan siang gratis harus jelas dulu, jika untuk stunting tentu tidak tepat, karena stunting untuk dibawah umur 2 tahun. Jadi yang perlu diintervensi bukan anak-anak sekolah, tetapi dewasa muda yang sudah siap berkeluarga dan kemudian dipastikan gizinya cukup sehingga anaknya terlahir dengan sehat,” papar Diah Saminarsih dalam Ruang Publik KBR bertajuk “Kritis Bedah Program Makan Siang Gratis”, dilansir rumahpemilu.org

Sebagaimana diketahui, belum lama ini dilakukan simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, di bawah koordinasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan biaya makan siang per anak sebesar 15 ribu rupiah. Program tersebut juga sempat dibahas pada rapat kabinet Presiden Joko Widodo di Istana dan bakal dimasukkan dalam rencana anggaran 2025.

Diminta, program makan siang dan susu gratis perlu dipertimbangkan matang penerapannya. Diah mengatakan, besaran 15 ribu rupiah juga harus mempertimbangkan nilai gizi dalam makanan.

Jika tidak demikian, ucapnya, ia akan berdampak pada masalah nutrisi lainnya. Diah menerangkan, saat ini Indonesia menghadapi tiga beban malnutrisi (triple burden of malnutrition) yaitu kekurangan gizi, kurus atau wasting serta kelebihan gizi atau obesitas.

“Jadi jangan sampai memadamkan api di satu tempat tapi mengobarkan api di tempat lain, itu makannya evidence base policy menjadi penting,” kata Diah.

Sementara Manager Hukum dan Demokrasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gulfino, menyoroti soal anggaran pelaksanaan makan siang dan susu gratis.

Menurutnya,  kebijakan tersebut harus dimulai dari kejelasan anggaran, jangan sampai memotong anggaran-anggaran yang sudah sustain dan sudah memiliki dampak.

Penting juga untuk memastikan payung hukum dan kelembagaan yang mengelola agar program tersebut juga dapat produktif. Ia menyebut program tersebut harus mencangkup aspek gizi, teknis dan finansial. ***

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini