FTNews, Jakarta— Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menegaskan pentingnya memahami Pemilu dan Pilkada serentak sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan visi pembangunan.
Adapun visi pembangunan tersebut sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita harus mengaitkan setiap sistem dan perencanaan dalam visi RPJMN dan RPJMD, sesuai dengan arahan UUD 45 alinea keempat. Visi tersebut bukan hanya jargon, tetapi harus diwujudkan dalam indikator kinerja,” ujar Sugeng pada acara Dialog Demokrasi bertajuk “Peta Politik dan Tantangan Pembangunan Indonesia Pasca-Pemilihan Umum 2024”.
Kegiatan yang diselenggarakan The Habibie Center bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman perwakilan Indonesia dan Timor Leste tersebut dilaksanakan di Gedung The Habibie Center, Jakarta, baru-baru ini.
Adapun tujuan dilaksanakannya Dialog Demokrasi ini untuk menganalisis dampak perubahan peta politik terhadap pembangunan nasional. Selain itu, mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menguatkan aspek pembangunan di masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.
Sugeng menekankan, BPSDM Kemendagri berperan penting dalam menyinergikan perencanaan dan penganggaran melalui berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat). Dirinya berharap, forum tersebut dapat memberikan pencerahan mengenai dampak demokrasi dalam konsolidasi dan perbaikan sistem demokrasi ke depan.
“Kami akan menuntaskan orientasi pendalaman tugas bagi anggota DPRD provinsi dan memasukkan pelatihan orientasi pemerintahan daerah untuk kepala daerah. Ini penting agar Pemilu dan [Pilkada] bermuara pada visi dan misi yang jelas serta terawasi dengan baik,” ujarnya.***
