ftnews.co.id, Jakarta – Pasangan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dinilai dapat mengatasi catatan buruk pemerintah terhadap masalah hak asasi manusia (HAM).
Kinerja positif Mahfud selama menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menjadi bukti.
Demikian diungkapkan pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi. “Prof Mahfud memiliki sejarah penyelesaian kasus HAM di luar peradilan yang baik terhadap para korban,†ujarnya kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).
Ade mencontohkan, pemulihan reputasi, peningkatan ekonomi, penyediaan perumahan, dan pengembalian hak-hak bagi mereka yang sebelumnya terlantar di luar negeri pada masa Orde Lama.
Mengutip temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII), Ade mengatakan, adanya rapor merah kepada situasi HAM selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).
Ade menilai, proyek-proyek dan program-program prioritas pada masa pemerintahan Jokowi telah mengakibatkan insiden kekerasan yang terkait dengan investasi.
Menurut Ade, Mahfud memiliki potensi untuk mengubah situasi yang buruk itu. Hal ini menjadi tanggung jawab yang harus diemban Mahfud jika terpilih menjadi wapres nantinya.
“Tantangan utama bagi Mahfud adalah bagaimana memastikan bahwa program-program pembangunan tersebut tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat sipil,†papar Ade.
Ade melihat, prestasi yang mengesankan dari Mahfud dalam penegakan hukum dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM harus diubah menjadi kampanye yang menekankan pada model investasi yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat.
