FTNews, Jakarta — Menjelang Pilpres 2024 digelar, banyak beredar isu politik. Mulai dari pernyataan Pilpres dua putaran dan satu putaran. Dalam Pilpres kali ini ada tugas kontestan akan bertarung secara sengit, mengingat akhir-akhir ini suhu politik sudah sangat memanas.
Sebenarnya, dalam Pilpres banyak pasangan itu wajar-wajar saja. Apalagi di Indonesia begitu banyak partai politik. Saat ini peserta Pemilu Tahun 2024 telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.
Dalam pilpres langsung pertama pada 2004, ada lima pasang kandidat. Pada 2009, ada tiga pasang calon bertarung, meski kemudian harus diselesaikan dalam satu putaran.
Begitu juga di Pilpres 2024 ada tiga pasang pertarung yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Jadi, bukan tidak mungkin pada Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Apalagi, masing-masing kontestan Pilpres 2024 secara haqul yaqin menyatakan menang satu putaran.
Tentu saja, mereka punya hitung-hitungan suara atau bisa jadi hanya sekadar sesumbar semata. Ya, wajar-wajar saja. Toh nanti dibuktikan saat penghitungan suara oleh KPU.
Seperti maklumi lolosnya Gibran menjadi cawapres Prabowo yang menuai pro-kontra, yang menimbulkan korban Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Ini menjadi catatan merah demokrasi di Indonesia.
Setidaknya, ada praktik dinasti politik. Semua orang tahu dan menjadi sorotan dunia. Hingga titik ini, tampaknya tidak perlu lagi diperdebatkan. Kini kita tinggal menunggu hari-hari kampanye yang dimulai 28 November 2023 dan berakhir 10 Februari 2024.
Kita masih punya harapan yaitu Pilpres 2024 mendatang berjalan dengan adil, damai, lancar dan tidak lagi menyimpang atau tidak ada lagi diwarnai dengan kecurangan-kecurangan yang pragmatis oleh pihak tertentu.
Presiden baru
Banyak sinyalemen yang menyeruak ke publik, seperti banyak diberitakan media massa di Tanah Air tercinta ini. Mereka menyebut kalau Presiden Jokowi dengan berbagai cara memuluskan pasangan Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024.
Tidak hanya itu, ada sejumlah pihak termasuk politisi dan pengamat yang memprediksi jika Prabowo jadi presiden itu salah satu representasi pemerintahan Jokowi jilid 3. Sebab, pemerintahan Prabowo akan dibayang-bayangi kekuasaan Jokowi dibelakang layar dengan menitipkan kebijakan melalui anaknya Gibran yang menjadi wakil presiden.
Spekulasi tersebut wajar-wajar saja sepanjang didukung data dan fakta. Bahkan, wajar saja karena bisa jadi spekulasi tersebut berdasar atas pengalaman serupa yang menerapkan dinasti politik dan politik dinasti. Namun secara etika dan moral, jelas hal tersebut merusak tatanan demokrasi.
Direktur Asia Institute University of Melbourne Australia, Vedi R Hadiz menyatakan asumsi publik saat ini adalah Gibran dicalonkan sebagai cawapres untuk mengawal keberlanjutan pembangunan era Jokowi. Gibran dipasang agar Jokowi bisa mengendalikan Prabowo.
Vedi menyebut tidak ada jaminan calon Prabowo bisa dikendalikan Jokowi. “Kalau skenario Prabowo-Gibran menang, apakah Prabowo rela pemerintahan dia itu dikendalikan dari belakang oleh Jokowi lewat anaknya?” kata Vedi, seperti dilansir Rosi di Kompas TV, Jumat (17/11/2023).
Tak mudah dikendalikan
Sebab, katanya, Prabowo punya kepentingan sendiri dan jaringan yang berbeda dengan Jokowi. Prabowo juga memiliki ego sendiri jika menjadi seorang presiden. Jadi, tidak semudah itu Jokowi bisa mengendalikan Prabowo.
“Artinya tidak selinear itu, karena kalau skenario itu yang jalan, menurut saya episode kedua dan ketiga berikut adalah ketegangan di dalam itu. Siapa sih yang menguasai pemerintah? dan masing-masing punya jaringannya sendiri,” kata dia.
Mungkinkah Prabowo sebodoh itu hanya dijadikan ‘boneka’ oleh Jokowi? Atau kalau kita meminjam pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan istilah ‘petugas partai’ kepada presiden Jokowi. Megawati menyebut hal itu sesuai AD/ART PDIP penyematan istilah seperti itu bagi para calon legislatif atau calon presiden.
Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan istilah tersebut sah-sah saja, karena Jokowi adalah kader PDIP. Nah sementara Prabowo sendiri bukan kader PDIP, melainkan Ketua Umum Partai Gerindra yang pada Pilpres 2019 menjadi rival Jokowi-Ma’ruf Amin. Saat itu, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Prabowo tentunya sangat sulit untuk disetir Jokowi. Meski pun jauh-jauh hari sebelum isu Jokowi menggadang-gadang Gibran menjadi calon wakil presiden, Prabowo dalam satu kesempatan pasca Idul Fitri saat sowan ke kediaman Jokowi di Solo, secara langsung meminta Gibran sebagai calon pendampingnya.
Meskipun, Prabowo dalam banyak kesempatan menepis pernyataan tersebut. Namun Prabowo kepada awak media mengakui akan meneruskan kebijakan-kebijakan dan pembangunan yang sudah dijalankan Presiden Jokow. Seperti, pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN ini diperkirakan menelan dana sebesar Rp466 triliun hingga 2045.
Pertanyaannya, sejauhmana pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mengawal pembangunan IKN. Disisi lain, gempuran kritik pakar ekonomi, lingkungan dan sosiologi begitu besar. Sebab, selain menelan dana sangat besar meskipun sudah diperkuat dengan UU, tapi juga menimbulkan pertentangan masyarakat adat disana.
Namun, di Indonesia tidak ada yang tidak mungkin. Artinya, bukan tidak mungkin UU IKN yang digugat banyak pihak bisa dibatalkan. Kalau DPR RI membatalkan UU IKN artinya pemerintahan Prabowo-Gibran sudah tidak mungkin lagi meneruskan. Sebab, DPR tidak akan menyetujui pembiayaan pembangunan IKN selanjutnya. Mungkinkah ini terjadi?
Sementara banyak pihak meyakini Prabowo yang diketahui sebagai prajurit militer andalan dan pintar. Secara logika tidak mungkin segampang yang diasumsikan banyak pihah dapat mudah diatur Jokowi. Apalagi, kekuasaan berada penuh di tangan Presiden sementara Gibran hanya menjadi wakilnya. Bagaimana menurut Anda?*
