FTNews, Temanggung— Praktik money politik menjadi potensi kerawanan tertinggi, pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Temanggung.
Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Roni Novriandi mengatakan, nomor dua kerawanan tinggi yang dimungkinkan terjadi adalah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, perangkat desa, TNI dan Polri.
“Kami petakan kerawanan Pilkada, yakni kerawanan tinggi, sedang, dan rendah pada Pilkada 2024,” kata Roni Novriandi, di sela kegiatan peluncuran peta kerawanan Pilkada serentak 2024, di Ballroom Hotel Aliyana, Temanggung, dikutip dari keterangan Diskominfo Temanggung.
Roni Novriandi menjelaskan, pemetaan dibuat berbasis pada peristiwa yang terjadi pada Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung.
“Kerawanan sedang antara lain pada gugatan hasil, kampanye hoaks, ujaran kebencian, konflik antarpendukung, dan pengarahan terhadap salah satu paslon. Sedangkan kerawanan rendah, yakni kekerasan politik melibatkan aparat, keberpihakan penyelenggara, kampanye di luar jadwal, dan kampanye yang tidak sesuai ketentuan KPU,” jelasnya.
Bawaslu melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, agar tidak terjadi pelanggaran Pilkada. Di antaranya mengirim surat imbauan dan komunikasi dengan stakeholder, maupun edukasi terkait regulasi.”Kami juga menyosialisasikan tentang pemetaan kerawanan pemilihan pada stakeholder, untuk bersama mematuhi regulasi, demi terciptanya Pilkada yang sesuai regulasi dan aman,” lanjutnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Djoko Prasetyono mengatakan, indikasi Pilkada berhasil adalah berjalan aman, lancar, dan sesuai regulasi. Partisipasi tinggi dengan peningkatan kualitas pendidikan pemilih, serta tidak ada konflik yang merusak persatuan dan kesatuan.
“Indikasi lainnya yakni, pemerintahan di semua tingkatan berjalan baik dalam pelayanan pada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Temanggung terus berusaha mendukung kesuksesan Pilkada, di antaranya dengan memberikan bantuan keuangan, penunjukkan kesekretariatan di tingkat adhoc, dan meningkatkan pendidikan politik.***
