ftnews.co.id, Jakarta— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif mengawasi kampanye hitam menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Termasuk yang tidak boleh terjadi adalah kampanye hitam, kampanye yang tidak benar, tidak sesuai fakta,” kata Mendagri Tito.
Menurutnya, Polri juga perlu tegas menangani berbagai kampanye yang bisa memprovokasi dan memecah belah masyarakat.
Tito menuturkan bahwa kampanye diperbolehkan sepanjang pesan yang dimuat berdasarkan fakta. Sekalipun kampanye tersebut menggambarkan sisi negatif pasangan calon atau peserta Pemilu.
Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami peserta Pemilu sebelum menentukan pilihannya.
Tito berharap partai politik atau peserta Pemilu dapat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan dan siap menerima kemenangan maupun kekalahan.
Di lain sisi, Mendagri mendorong Polri agar mampu membaca atau memetakan kerawanan konflik pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Polri perlu melakukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat responsif, tapi juga proaktif termasuk dalam menangani kerawanan konflik. Langkah proaktif ini menjadi kunci, termasuk melakukan patroli di dunia maya.
“Di sosial media kadang-kadang panas, maka upaya-upaya untuk menetralisir di udara di media termasuk sosial media menjadi kunci,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menguraikan peran penting Polri dalam mendukung distribusi logistik, termasuk ke daerah-daerah terpencil maupun rawan. Dukungan distribusi ini penting mengingat masa kampanye yang singkat membuat durasi pengadaan logistik menjadi lebih ringkas.
Ia meyakini dengan kekompakan anggota Polri dan kemampuan yang dimiliki dapat mengawal pengamanan pesta demokrasi tersebut. Meskipun Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan pesta demokrasi pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara serentak di tahun yang sama.
“Kami sangat berharap teman-teman kepolisian Polri dapat bisa mengamankan penyelenggaraan pesta yang sangat besar, pesta demokrasi tahun 2024,” ujar Tito.***
