Mendagri Ingatkan PKK Jangan Terbawa Politik Praktis, Jaga Netralitas dalam Pilkada

FTNews, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini untuk mewujudkan pemilihan yang bersih dan bebas intervensi.

“Hati-hati, jangan sampai nanti PKK dibawa ikut dalam politik praktis,” kata, Jumat (30/8/2024).

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan pengurus TP PKK agar jangan sampai masuk ke dalam politik praktis dan terlibat dalam upaya memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu. Sebab, jika hal itu terjadi, maka citra PKK akan menjadi tidak baik.

Sebaliknya, Mendagri meminta pengurus TP PKK untuk berfokus pada 10 program pokok PKK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan.

“Karena apa pun juga adalah, image Ibu adalah istri Pj. (gubernur) yang harus netral. Dan kemudian mungkin beda dengan PKK yang bapaknya (suaminya-red) kader partai politik. Pak Safrizal dan Pak Sugito ini bukan kader (partai) politik, (melainkan) birokrat murni yang harus netral, (dengan status) ASN,” ungkapnya.***