ftnews.co.id, Solo — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut potensi Pemilu 2024 sangat kompleks kerawanan sehingga perlu adanya konsolidasi bersama semua stakeholder.
“Pemilu 2024 mendatang berpotensi cukup kompleks kerawanannya sehingga perlu adanya konsolidasi bersama stakeholder,” ujar anggota Bawaslu Puadi dalam Dialog Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023).
Menurut dia, ada beberapa hal yang membuat Pemilu 2024 kompleks. Pertama, jelas dia, penyelenggaraan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dilakukan pada tahun yang sama meskipun tanggal pemungutan suaranya berbeda.
Dari sisi teknis, lanjut Puadi, membutuhkan petugas yang banyak dan waktu penyelesaian per tahapan yang membutuhkan waktu yang lama.
Selain itu, Puadi melihat adanya potensi persoalan yang sama dengan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, sebab regulasi kepemiluan tidak mengalami perubahan.
“Dari segi historis, baru kali ini mengadakan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 merupakan agenda elektoral yang paling besar, paling rumit, dan paling kompleks sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia,” kata Puadi.
Mantan anggota Bawaslu DKI Jakarta 2017-2022 itu menjelaskan ada beberapa kerawanan yang perlu dijaga dan dicegah bersama-sama.
Dia mencontohkan seperti dalam politik pasca kebenaran seperti hoaks, berita bohong, disinformasi, mis-informasi.
“Politik identitas yaitu penggunaan wacana agama, etnisitas, dan kesukuan dalam kampanye yang membuat pemilih tidak tercerdaskan,” ujar kandidat doktor itu.
Puadi juga menjelaskan, pada tahun-tahun ini akan terjadi politik permusuhan atau politik demagogi seperti menyebar permusuhan lewat ujaran kebencian (hate speech), kampanye hitam (black campaign).
“Nah ini yang rentan itu ada dua politik uang vote buying yang mempengaruhi aparat pemerintah dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih, lalu politik intimidasi mengancam pemilih agar memilih calon tertentu,” terangnya.
Karena itu, Puadi meminta semua pihak harus saling menghormati, menjaga kepercayaan, dan mengedepankan kepentingan bangsa.
Sebab, menurutnya Pemilu adalah ajang memperkuat persatuan dan kesatuan, bukan memecah belah masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif seluruh pihak dalam membangun budaya pemilu yang harmoni dan damai, serta menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia, termasuk bagi pemilih yang ada di Luar Negeri,” harap Puadi.***
