KontraS: Tiga Capres Tak Komitmen Hentikan Pelanggaran HAM

FTNews, Jakarta — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai calon presiden (Capres) yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo gagal menangkap masalah seputaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, KontraS juga menyayangkan debat capres belum mampu memberikan pencerahan mengenai peran Presiden dalam menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah institusi keamanan seperti Polri dan TNI yang terus melakukan pelanggaran HAM.

“Selain itu, isu-isu seperti komitmen para pasangan menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan dan langkah yang dilakukan dalam mengembalikan kebebasan akademik pun tidak sama sekali dibahas,” tegas Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, di Jakarta, Rabu (1312/2023) dalam pernyataan resmi menanggapi Debat Capres, di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023).

Dimas menyebut momentum ini kurang maksimal untuk menggali ‘isi kepala’ para Calon Presiden karena waktu pemaparan yang terbatas dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dibahas secara substansial, seperti kasus brutalitas aparat yaitu Tragedi Kanjuruhan dan KM 50.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menegaskan, Anies, Prabowo, dan Ganjar telah gagal ‘menangkap’ masalah yang berfokus pada tema hukum dan hak asasi manusia (HAM), khususnya pada kasus brutalitas aparat yaitu Tragedi Kanjuruhan dan KM 50.

Dimas menilai ketiga Capres tidak menunjukan komitmennya soal memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, lewat sejumlah langkah strategis.

“Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan Presiden sangatlah besar,” tegas Dimas.

Dimas menyebutkan, dalam sesi tanya jawab pada segmen kelima, Anies Baswedan sempat menyampaikan pertanyaan kepada Ganjar Pranowo soal rasa keadilan yang belum muncul pada kasus pelanggaran HAM kontemporer.

Kasus Kanjuruhan dan KM50 Tol Cikampek

Misalnya, dalam kasus Kanjuruhan yang menimbulkan 135 korban tewas dan kasus pembunuhan di luar hukum (extra-judicial killing) kepada sejumlah anggota laskar FPI yang terjadi di Km 50 Tol Cikampek.

“Jawaban dari Ganjar Pranowo pun terkesan normatif dan gagal menjawab secara komprehensif guna memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban, walaupun tanggapan dari Anies Baswedan menyebutkan 4 aspek dalam keadilan transisi,” papar Dimas.

Sayangnya, tegas Dimas, para Capres tidak ada satupun yang menjelaskan permasalahan utama dari dua tragedi tersebut adalah soal kultur kekerasan di tubuh institusi Kepolisian.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Korps Bhayangkara nampak terjebak dalam tindakan eksesif dan brutal sehingga tindakannya memakan korban di tengah masyarakat. Ironisnya, para pelaku dihukum ringan, bahkan tak jarang banyak yang bebas dari hukuman.

KontraS juga menyayangkan debat capres yang dinilainya belum berhasil menghadirkan diskursus HAM secara esensial dan substansial.

“Para Capres pun belum sepenuhnya bisa memaparkan gagasan, visi-misi, dan program unggulan untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang ada seperti penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan yang terus terjadi di Papua,” tandas Dimas.***