FTNews, Jakarta— Adanya kebocoran data dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum/KPU yang merupakan data daftar pemilih tetap atau DPT. Diinformasikan, data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp1,1 miliar.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, kasus ini harus segera diusut dan menangkap oknum yang diduga pelaku perentasan tersebut. Harus dilakukan Tindakan tegas sesuai dengan dengan Undang-Undang/UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP.
Bamsoet, begitu nama Ketua MPR kerap disebut, juga meminta agar KPU meningkatkan server yang dipakai termasuk jaminan keamanan server yang dipakai agar tidak mudah diretas orang.
“KPU juga harus bertanggung jawab terhadap data pribadi yang bocor tersebut, dan berkomitmen kepada masyarakat terkait tanggung jawab dan jaminan keamanan data yang bocor tersebut,” ujar Bamsoet.
Ia juga meminta KPU melakukan memvalidasi seluruh data yang bocor tersebut, serta bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo, untuk menelusuri celah kebocoran agar ke depannya dapat dilakukan penguatan sistem keamanan data digital, utamanya data pribadi masyarakat.
“Kominfo harus bekerjasama dengan peneliti dan Kepolisian untuk meningkatkan sistem keamanan data di ranah kementerian/lembaga di Indonesia, agar sistem keamanan online atau digital dapat terus diperkuat sehingga tidak mudah bocor atau diretas,” ucapnya.***
