Ketua MPR Bamsoet: Rivalitas Peserta Pemilu Jangan Sampai Timbulkan Guncangan Polhukam

FTNews, Jakarta— Rivalitas peserta Pemilu meraih simpati publik pasti tak terhindarkan. Namun, rivalitas itu hendaknya tidak menghadirkan ekses, dalam arti tidak harus menimbulkan guncangan pada aspek Polhukam serta ketertiban umum.

Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam catatannya bertema ‘Merawat Stabilitas Polhukam dan Kredibilitas Demokrasi’.

Tema atau isu tentang urgensi merawat stabilitas Polhukam dan ketertiban umum menuju pelaksanaan Pemilu 2024, ujarnya, perlu dikemukakan, ditekankan dan mendapat perhatian ekstra dari semua pemangku kepentingan.

Dorongan ini tidak mengada-ada atau berlebihan, melainkan berpijak pada fakta bahwa hari-hari ini banyak komunitas merasa tidak nyaman menyikapi ragam aspek pada dinamika persiapan menuju Pemilu 2024 yang semakin menghangat dan udara dipenuhi berbagai berita hoax yang menyebarkan kebencian.

“Tidak hanya merasakan, melainkan juga melihat langsung perang urat syaraf yang dilancarkan para elit politik itu dalam berbagai bentuknya. Dan, sebagaimana bisa disimak hari-hari ini, rasa dan penglihatan pada berbagai aksi itu kemudian mendorong banyak reaksi, baik dalam wujud pernyataan keprihatinan maupun munculnya semangat perlawanan terhadap berbagai manuver yang dilakukan para elit yang berseberangan itu,” ujar Bamsoet, begitu ia kerap disapa.

Semangat perlawanan itu mengemuka karena banyak komunitas orang muda melihat perikaian para elit politik itu telah dipertontonkan dengan begitu telanjang. Sebagian lainnya cemas akan masa depan demokrasi di negara ini karena gesekan para elit semakin tajam.

Reaksi, unjuk keprihatinan dan kekhawatiran itu telah disuarakan oleh para tokoh dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh sepuh dari lintas agama. Para budayawan pun telah bersuara dengan lantang. Tidak ketinggalan adalah suara para pegiat sosial, pegiat HAM (hak azasi manusia) hingga kelompok purnawirawan militer.

Beberapa hari belakangan ini, komunitas mahasiswa pun tak hanya menyuarakan keprihatinan, sebagian malah mulai menunjukan sikap kritisnya. Menggunakan sarana media sosial, kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah pun tak mau ketinggalan menyatakan sikap dan menyuarakan keprihatinan.

Esensi dari reaksi, unjuk keprihatinan dan kekritisan itu semata-mata adalah keinginan mayoritas rakyat agar semua Pemilu 2024 berlangsung damai dan legitimate, karena semua pihak melaksanakannya dengan kepatuhan mutlak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, damai, bersih dan jujur.

Semua bentuk penebaran kebencian dan berita-berita palsu dari para buzer yang hanya menimbulkan curiga dan ketidakpercayaan Masyarakat, tegas Bamsoet, hendaknya segera dihentikan. Masih ada waktu untuk meluruskan apa yang tidak wajar dan tidak patut itu. Ketidakwajaran dan ketidakpatutan itu tak perlu lagi dirinci, karena sudah menjadi pengetahuan dan perbincangan semua elemen masyarakat.

Penyelenggara Pemilu harus Pro Aktif

Pemilu damai dan legitiminasi Pemilu sepenuhnya menjadi tanggungjawab aparat dan penyelenggara Pemilu. Maka, aparat dan penyelenggara Pemilu hendaknya tidak minimalis dalam menyikapi ketidakwajaran dan ketidakpatutan yang mengemuka sekarang ini.

“Apa yang terjadi hari-hari ini sungguh-sungguh telah melukai akal sehat banyak orang. Nyata terlihat adanya upaya pembodohan dengan menebarkan berita bohong atau hoax, tetapi masyarakat menolak diasumsikan sebagai komunitas bodoh, dan karena itulah banyak komunitas menyuarakan kritik dan keprihatinan,” ucapnya.

Kalau berita-berita hoax dari para buzer itu dibiarkan, pembiaran ini diasumsikan bakal mereduksi legitimasi Pemilu 2024. Kalau asumsinya sudah seperti itu, hasil Pemilu seperti apakah yang akan dipersembahkan kepada negara-bangsa?

Legitimasi Pemilu yang sudah mengalami reduksi akibat ketidakwajaran dan ketidakpatutan hanya akan menghadirkan masalah yang berkepanjangan. Dan, sebagaimana banyak catatan sejarah sudah memberi bukti, masalah yang terus bergejolak akibat kekecewaan pada hasil Pemilu selalu mengganggu stabilitas Polhukam dan ketertiban umum.

Karena itu, penyelenggara Pemilu didorong lebih pro aktif merespons segala sesuatunya. Otoritas negara diimbau untuk merespons semua dinamika itu dengan pendekatan yang proporsional pula.

Langkah para petugas di lapangan harus terukur, dan selalu berada dalam kendali para atasan. Tindakan di luar kendali tidak boleh dibenarkan karena berpotensi menyulut konflik dengan para simpatisan peserta Pemilu 2024.***