Ketua MK Tegaskan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai dalam Menangani PHP Kada 2024

FTNews, Jakarta— Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra berharap awak media membantu untuk memantau integritas hakim konstitusi dan para pegawai MK.

Pernyataan Ketua MK ini menjawab sejumlah isu, di antaranya isu hakim dan pegawai MK dapat dihubungi oleh pemerhati MK. “Mestinya teman-teman wartawan bisa memberikan masukan MK secara kelembagaan kalau betul supaya kami bisa antisipasi, kalau kita biarkan kita diamkan seolah image itu menjadi sebuah kebenaran padahal belum tentu benar. Kami jadi bisa mengambil sikap,” tegas Suhartoyo di Aula Ruang Pendaftaran Permohonan, Gedung 1 MK, dilansir mkri

Suhartoyo menjelaskan, Sidang PHP Kada (Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah) Tahun 2024 akan dilakukan setelah seluruh permohonan yang masuk diregistrasi untuk mendapatkan nomor perkara. Kemudian, rencananya sidang akan dimulai seluruhnya pada Januari 2025. Namun demikian Suhartoyo mengatakan MK akan fleksibel dengan perkembangan situasi di lapangan.

Sidang, lanjutnya, tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi. “Sidang akan dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial akan ada sidang pleno, tapi itu hanya keadaan eksepsional, tapi kalau pengucapan putusan harus pleno,” ucapnya.

Disinggung mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, Suhartoyo menyatakan MK telah mengambil sejumlah langkah agar tidak terjadi kekosongan MKMK. “Kita akan antisipasi jangan sampai ada kekosongan,” ujarnya.

PHP Wali Kota Medan

Sementara itu, terkait permohonan yang masuk, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani mengajukan permohonan PHP Kota Medan Tahun 2024. Melalui tim kuasa hukumnya Rion Ario dan Tomi Febrianto,

Pemohon mempersoalkan mengenai keputusan KPU yang tetap melaksanakan pemungutan suara pada 27 November lalu meski sembilan kecamatan di Kota Medan mengalami banjir.

“Menurut hemat kami kemarin itu banyak masyarakat tidak dapat memilih, bukan golput ya, tapi tidak dapat melaksanakan hak pilihnya di TPS karena banjir,” kata Rion.

Menurut Rion, pihaknya telah meminta kepada KPU Kota Medan agar pelaksanaan pemilu diulang karena banyaknya warga yang tidak dapat memberikan suaranya akibat bencana banjir namun tidak ditanggapi. Dengan argumentasi itu pemohon menegaskan meminta agar pelaksanaan pilkada Kota Medan diulang.

PHP Wali Kota Bekasi

Beralih ke Pulau Jawa, tepatnya Kota Bekasi, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Solihin, melalui tim kuasa hukumnya Jeri Handriansah, Ikbal Daud Hutapea, dan Ismail, mempersoalkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota.

“Semua yang kita angkat kita bawa ke Mahkamah Konstitusi sudah dilaporkan ke Bawaslu. Ada satu kasus yang menjadi perhatian kita soal data yang tidak sinkron ketika rekapitulasi di KPU saat itu tidak ada sinkronisasi data di KPU sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi perbaikan, akan tetapi rekomendasi itu tidak dijalankan oleh KPU” kata Jeri.***