FTNews, Jakarta— Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyatakan, ada indikasi partainya digembosi. Pernyataan tersebut disampaikannya terkait adanya sejumlah temuan di lapangan di mana terjadi pengurangan suara Caleg-Caleg PSI di sejumlah TPS.
“Kami menemukan beberapa temuan. Kami melihatnya bahwa ada indikasi, bisa disengaja atau tidak disengaja, PSI itu digembosi,” tegas Dedek dalam diskusi di MetroTV, Kamis (22/2/2024).
Sebagai contoh, ujar Uki—begitu ia kerap disapa– terjadi pengurangan suara Isyana Bagoes Oka, anggota Dewan Pembina PSI yang nyaleg di Dapil Banten III. Di TPS 13 Serpong Utara, jelas Uki, suara Isyana yang harusnya 10, tapi ditulis 5. Hal serupa juga dialami Caleg PSI yang bertarung di Dapil DKI 1.
“Di TPS 98 Cawang Barang, batang lidi ada 10 tapi dipenjumlahan ditulis 8. Sementara di dokumen C Plano TPS 126 Cakung Barat, suara Caleg PSI 8 ditulis hanya 5,” papar UKI menjelaskan beberapa kasus temuan PSI di lapangan.
Karenanya, tegas Uki, PSI saat ini melakukan pengawalan ketat terhadap perhitungan suara. “Jadi daripada berteriak-teriak kami dicurangi lebih baik kami mengawal demokrasi ini. Mengawal suara rakyat sehingga suara rakyat itu dihitung betul-betul secara cermat,” paparnya.
Ia menyebut, pihaknya tidak menyalahkan siapa pun atas kejadian tersebut. Indonesia negara yang besar, sementara petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), petugas (Panitia Pemilihan Kecamtan), terbatas. Mungkin letih. “Kami memilih mengawal suara rakyat satu demi satu suara. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan, di mana perubahan perubahan itu kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai lain, itu karena kami betul-betul mengawal suara rakyat,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui saat ini, berdasarkan real count KPU per 22 Februari pukul 23.00, total suara yang berhasil diraih PSI 1.790.272 suara atau 2,54 persen. Suara itu berasal dari 511141 TPS dari 623236 TPS (62,09 persen).
Dari hasil sementara ini PSI masih harus mendapat 1,46 persen lagi agar bisa memenuhi syarat ambang batas parlemen (DPR) 4 persen.***
