Forumterkininews, Jakarta – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, menekankan pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024.Â
Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi hak pilih kelompok penyandang disabilitas, yang jumlahnya mencapai 1,1 juta orang pada pemilu mendatang.
“Inklusivitas dan aksesibilitas harus menjadi perhatian utama KPU. Kita tidak boleh membiarkan hak pilih kaum disabilitas terlantar, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat partisipasi mereka,” ujar Jaleswari setelah mengikuti rapat koordinasi kesiapan pemilu 2023 di Jakarta, (14/9).
Jaleswari menjelaskan bahwa masalah fasilitasi hak pilih bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi kesiapan pemilu 2024, yang diselenggarakan di Surabaya pada 12-13 September 2023.Â
Pembahasan ini dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Komisi Nasional Disabilitas, yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, seperti masalah pendataan, tantangan geografis, dan kurangnya kesadaran masyarakat.
Jaleswari menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan tersebut, Kantor Staf Presiden mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemilu 2024.Â
“Misalnya, penyediaan surat suara dengan huruf Braille di tempat pemungutan suara (TPS), aksesibilitas TPS bagi kursi roda, dan kesiapan petugas di TPS,” jelasnya.
“Kita harus menjadikan Pemilu 2024 sebagai pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas,” tambahnya.
Selain masalah fasilitasi hak pilih bagi penyandang disabilitas, Jaleswari juga menyebutkan bahwa rapat koordinasi kesiapan Pemilu 2024 membahas dua isu lain yang tidak kalah penting, yaitu penguatan pencegahan politik uang dan penanganan ujaran kebencian.
Menurutnya, isu-isu terkait penyelenggaraan pemilu 2024 harus segera ditangani mengingat waktu yang semakin mendekat. Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk melakukan tindakan cepat dan kerjasama koordinatif dengan para pemangku kepentingan, terutama kelompok pemilih.
“Isu-isu yang masih ada harus segera diatasi sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan demokratis sesuai dengan cita-cita bersama kita,” tutup Jaleswari.
Sekadar informasi, rapat koordinasi kesiapan pemilu 2024 dihadiri oleh perwakilan dari KPK, Bawaslu, Bappenas, perguruan tinggi, dan DPP Partai Politik se-Jawa Timur.*
