FTNews, Jakarta— Presiden Joko Widodo menegaskan Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak kepada salah satu Paslon. Yang tidak boleh adalah menggunakan fasilitas negara.
“Ah ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Menteri sama saja. Yang penting….Presiden boleh lho kampanye, Presiden itu boleh lho memihak. Tapi yang paling penting tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Kita ini, tambah Presiden menegaskan, adalah pejabat public sekaligus pejabat politik. Kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
“Masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan. “Ya boleh saja saya kampanye tapi harus cuti dan tidak boleh pake fasilitas negara,” ucapnya,
Menurut Presiden, pegangannya adalah aturan. Kalau aturan memperbolehkan maka itu boleh dilakukan. “Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan. Sudah jelas itu. Presiden kampanye boleh, memihak boleh, tapi itu kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing masing,” ucapnya.***
