Golkar Bantah Berniat Mengambil Alih Posisi Ketua DPR RI dari PDIP
FTNews, Jakarta— Santer terdengar Partai Golkar akan mendorong revisi UU No 2 Tahun 2018 tentang 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai suara tertinggi Pemilu. Kabarnya, Golkar yang memiliki suara signifikan dalam Pemilu 2024, mengincar kursi Ketua DPR RI.
Padahal jika merujuk pada UU MD3, kursi Ketua DPR adalah milik pemenang Pemilu Legislatif, yang jika merujuk pada Penetapan Hasil Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 20 Maret 2024 lalu, perolehan suara tertinggi Pileg adalah Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) sedang Golkar berada di urutan kedua.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono membantah tegas isu tersebut. Menurutnya, di partainya sampai sekarang ini tidak ada bahasan apa pun tentang mengubah UU MD3.
“Yang pasti Golkar saat ini tak ada upaya apa pun untuk mengubah UU MD3. Karena kan untuk mengubah UU itu tidak bisa hanya sekadar wacana. Itu harus dibahas dari mulai Pimpinan DPR, Bamus, kemudian diputuskan di rapat Paripurna atau dibawa ke Baleg atau komisi terkait. Nah sampai saat ini tidak ada upaya apa pun, pembahasan apa pun di berbagai macam level tentang pergantian UU MD3,” ujar Dave dalam diskusi daring yang digelar SindoNews, Selasa (26/3/2024).
Hal kedua, lanjut anggota Fraksi Golkar DPR RI ini, saat ini proses Pemilu 2024 belum selesai, masih berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Jika semua beres, Golkar masih harus melakukan persiapan-persiapan Pilkada.
“Lagi pula anggota DPR kan akan dilantik pada 1 Oktober 2024 mendatang, isu-isu yang beredar di luar ya memang akan terus bergulir. Namun yang pasti, tidak ada tahapan-tahapan untuk mengambil langkah-langkah untuk pergantian UU MD3 atau perebutan Kursi Ketua DPR,” tegasnya.
Sampai saat ini, kata Dave, UU MD3 masih tetap berlaku yakni, jabatan Ketua DPR RI adalah pemegang kursi terbanyak di DPR.
Terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyampaikan isu tersebut, Dave dengan tegas menyatakan tidak tahu menahu.
“Saya tidak tahu info Pak Hasto itu asalnya dari mana. Apakah karena pernyataan Bambang Soesatyo (politikus Partai Golkar yang juga Ketua MPR-red) dan beberapa tokoh lainnya. Tapi yang pasti sampai saat ini Fraksi Golkar tidak menggelontorkan Upaya apa pun untuk mengubah UU MD3,” tegasnya.***
